DPD JAWA TIMUR - ROROKEMBANG

Breaking News

Pasca OTT Bupati Tulungagung: Mahasiswa UIN SATU & PMII Kepung DPRD, Gugat Fungsi Pengawasan Tera Ulang Timbangan Jembatan Menuju Tulungagung Tertib Ukur JANGAN JAWAB RAKYAT DENGAN KABUT : Jika APBD Berubah, Jabatan Bupati Wajib Bicara Terang OTT KPK BUKA BOROK BIROKRASI TULUNGAGUNG: Pergeseran Anggaran Janggal, Loyalitas Buta Lebih Dominan dari Hukum Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin Minta Warga Tenang dan ASN Tetap Fokus Melayani Pasca Insiden Internal

Pasca OTT Bupati Tulungagung: Mahasiswa UIN SATU & PMII Kepung DPRD, Gugat Fungsi Pengawasan

Tera Ulang Timbangan Jembatan Menuju Tulungagung Tertib Ukur

JANGAN JAWAB RAKYAT DENGAN KABUT : Jika APBD Berubah, Jabatan Bupati Wajib Bicara Terang

OTT KPK BUKA BOROK BIROKRASI TULUNGAGUNG: Pergeseran Anggaran Janggal, Loyalitas Buta Lebih Dominan dari Hukum

Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin Minta Warga Tenang dan ASN Tetap Fokus Melayani Pasca Insiden Internal

Jaga Stabilitas Daerah, Wabup Ahmad Baharudin Resmi Jalankan Tugas dan Wewenang Bupati Tulungagung

TAJUK BERITA NASIONAL : “LEGALITAS SEKDA TULUNGAGUNG DIUJI” Publik Menanti Legalitas Resmi, Bukan Sekadar Asumsi

TAJUK RENCANA : JANGAN BIARKAN KURSI SEKDA BERDIRI DI ATAS KABUT HUKUM

HGU, HKTI, INDOCO, TANAH 31/12/202131/12/2021

HKTI BESUTAN JENDERAL MOELDOKO MENURUNKAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) HKTI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK UNGKAP MAFIA HAK GUNA GUNA USAHA

Surabaya 31 Des 2021, Setelah rapat yang pertama LBH HKTI di kantor DPD HKTI di…

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.

Rubrik OPINI dari Adv. Eko Puguh Prasetijo adalah kolom opini yang menghadirkan perspektif mendalam dari Advokat Eko Puguh Prasetijo terkait isu-isu hukum, sosial, dan politik terkini. Dalam rubrik ini, Eko Puguh Prasetijo mengulas berbagai permasalahan dengan pendekatan yang kritis dan berbasis pada pengalaman serta pemahamannya di bidang hukum. Pembaca diajak untuk melihat berbagai masalah dari sudut pandang yang tajam dan menggugah, mendorong pemikiran yang lebih luas tentang keadilan, regulasi, dan dinamika hukum di masyarakat.