ROROKEMBANG TULUNGAGUNG — Gelombang mosi tidak percaya terhadap tata kelola pemerintahan di Kabupaten Tulungagung mencapai puncaknya. Ratusan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam aliansi DEMA UIN Sayyid Ali Rahmatullah (SATU) dan PC PMII Tulungagung “mengepung” Gedung DPRD setempat, Rabu (23/4/2026).
Aksi massa ini merupakan respons keras atas Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Tulungagung, H. Gatut Sunu Wibowo. Mahasiswa menilai, insiden memalukan tersebut adalah bukti nyata runtuhnya fungsi pengawasan legislatif di Kota Marmer.
Mimbar Bebas dan Bakar Ban: Simbol Kekecewaan
Massa memulai aksi dengan long march dari titik kumpul menuju pusat pemerintahan. Sambil membentangkan spanduk bertuliskan kritik tajam, mahasiswa menuding bahwa korupsi di Tulungagung telah menjadi borok sistemik, bukan sekadar kekhilafan individu.
Suasana di depan gerbang DPRD sempat memanas saat massa membakar ban bekas sebagai simbol “kegelapan” tata kelola daerah. Asap hitam yang membumbung tinggi menjadi latar belakang orasi-orasi provokatif yang menelanjangi kinerja anggota dewan.
Soroti “Celah” di BKPSDM dan Pengisian Jabatan
Ketua PC PMII Tulungagung, M. Ahsanur Rizqi, dalam orasinya menegaskan bahwa OTT KPK harus menjadi pintu masuk untuk melakukan “bersih-bersih” total di tubuh birokrasi. Ia secara khusus menyoroti peran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tulungagung.
“Kami menduga ada pola pengisian jabatan yang tidak berbasis kompetensi, melainkan sarat kepentingan. Bagaimana mungkin seorang kepala OPD bisa bekerja profesional jika penempatannya tidak sesuai bidang keahlian? Ini adalah celah masuknya praktik transaksional,” tegas Rizqi di hadapan massa.
Ia mendesak agar sistem merit dalam birokrasi benar-benar ditegakkan, serta menuntut evaluasi menyeluruh terhadap proses mutasi dan promosi pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung yang selama ini terkesan tertutup.
DPRD Tulungagung: Menjawab di Balik Keterbatasan
Menghadapi tekanan massa, anggota DPRD Tulungagung dari Fraksi PKB, Asrori, keluar menemui demonstran. Ia mengakui bahwa aspirasi mahasiswa merupakan cermin kegelisahan kolektif masyarakat Tulungagung saat ini.
“Kami tidak menutup mata. Kritik ini adalah vitamin bagi kami. Jujur saja, kami secara institusi sudah berulang kali mengingatkan pihak eksekutif agar berhati-hati dan transparan dalam pengelolaan anggaran,” ujar Asrori.
Namun, pernyataan tersebut segera dibalas dengan pertanyaan menohok dari orator mahasiswa mengenai sejauh mana taring pengawasan DPRD selama ini. Menanggapi hal itu, Asrori berkilah bahwa legislatif memiliki keterbatasan dalam menjangkau detail teknis pelaksanaan anggaran di lapangan.
“Terkait pola atau modus yang dilakukan bupati secara personal, itu di luar jangkauan langsung pengawasan teknis kami di dewan,” dalihnya. Meski demikian, ia berjanji akan membawa tuntutan mahasiswa ke meja pimpinan DPRD untuk segera ditindaklanjuti secara administratif kepada Pelaksana Tugas (Plt) Bupati.
Ancaman Eskalasi Massa
Aksi yang berakhir menjelang sore tersebut ditutup dengan peringatan keras dari aliansi mahasiswa. Mereka menegaskan bahwa demo hari ini hanyalah awal dari rangkaian gerakan pengawasan publik yang lebih besar.
“Jika dalam waktu dekat tidak ada perubahan signifikan pada sistem pengawasan dan reformasi birokrasi, kami pastikan gelombang massa yang lebih besar akan kembali mengepung gedung ini. Rakyat butuh kepastian hukum, bukan sekadar janji evaluasi,” pungkas Rizqi.
Kini, publik menunggu apakah gedung parlemen tersebut akan benar-benar berubah menjadi “anjing penjaga” uang rakyat, atau tetap menjadi sekadar “panggung formalitas” di tengah bayang-bayang kasus korupsi yang kian menggurita.
Pewarta : T Santoso
Catatan Redaksi: Sesuai dengan UU Pers No. 40 Tahun 1999, pihak yang merasa berkepentingan atau dirugikan dengan pemberitaan ini memiliki hak jawab dan hak koreksi. Sanggahan dapat dikirimkan, silakan hubungi redaksi melalui:
Email: trikaryabangkit@gmail.com
WhatsApp: +62 877-8841-0108
