Roro kembang Tulungagung – Bupati Tulungagung, Drs. Maryoto Birowo MM, menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020. Penyampaian berlangsung dalam rapat paripurna DPRD Tulungagung di Kantor DPRD Tulungagung, Kamis (31/3).
Rapat paripurna DPRD Tulungagung dalam rangka penyerahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tulungagung, Marsono SSos. didampingi pimpinan DPRD Tulungagung lainnya yakni Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Adib Makarim MH dan Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Drs. H. Asmungi MSi.
Seperti rapat-rapat paripurna sebelumnya, rapat paripurna penyerahan raperda tentang pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 hari ini, Kamis (31/03), juga tidak dihadiri semua anggota dewan. Hanya pimpinan dewan dan ketua fraksi serta beberapa anggota saja yang hadir di ruang rapat paripurna lantai II. Selebihnya mengikuti rapat paripurna dengan virtual dari rumah masing-masing.
Rapat paripurna tetap dilaksanakan secara virtual karena masih dalam masa pandemi Covid-19. “Yang hadir di Kantor DPRD hanya sebagian saja. Anggota dewan lainnya melalui video conference,”
Saat di mintai keterangan Ketua DPRD Marsono menjelaskan, “Rencananya anggota DPRD Tulungagung akan membahas raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 yang telah disampaikan Bupati Maryoto Birowo tersebut. Setelah itu baru kita akan kembali menyelenggarakan rapat paripurna untuk menetapkan atau mengesahkan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 menjadi perda.
Sementara itu Maryoto birowo saat di minta keterangan awak media Seusai rapat menjelaskan, “paripurna penyampaian laporan pertangung jawaban Kepala daerah atau LKPJ, dimana LKPJ 2020 ini sesuai dengan aturan memang tiga bulan atau 90 hari setelah berahir nya tahun anggaran, dan pada siang hari ini kita sampaikan di Depan sidang paripurna dewan, saat di singgung tentang indicator yang menurun atau yang meningkat Maryoto menjelaskan ada beberapa faktor yang menurun karena kita dalam kondisi pandemi Covid 19, khususnya dalam kemiskinan mulai ada peningkatan juga, penerimaan PDRB juga mengalami penurunan harga berlaku dan ini Amat berpengaruh terhadap indeks pembangunan, Sedangkan pertumbuan ekonomi mau tidak mau turun dari Sebelumnya 7,6 menjadi 6,9”
Harapan Maryoto tahun ini pertumbuan ekonomi kembali meningkat. Masalah krisis kesehatan saat ini sudah bisa kita tekan, dan penurunan ekonomi masih di bawah angka kemiskinan nasional atau Jawa Timur. Pungkas Maryoto.
Pewarta Teguh Santoso
