ROROKEMBANG TULUNGAGUNG – PT PLN (Persero) resmi memulai agenda besar pemutakhiran data melalui kegiatan groundcheck pelanggan yang dijadwalkan berlangsung dari Maret hingga Agustus 2026. Langkah strategis ini merupakan hasil kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) guna memperkuat akurasi data sosial ekonomi nasional serta mendukung validitas basis data sensus.
Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang ada di sistem pusat sinkron dengan kondisi riil di lapangan, terutama dalam mendukung program pemerintah terkait subsidi energi yang lebih tepat sasaran.
Kategori Data yang Dikumpulkan
Dalam pelaksanaannya, petugas lapangan akan melakukan verifikasi yang mencakup tiga kategori utama:
-
Keterangan ID Pelanggan: Mencakup pengecekan meteran prabayar maupun pascabayar serta pengambilan foto fasad (tampak depan) bangunan.
-
Keterangan Penghuni: Meliputi nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor telepon aktif, serta status kepemilikan bangunan.
-
Keterangan Keluarga Pengguna: Jumlah anggota keluarga yang memanfaatkan daya listrik di satu titik serta NIK salah satu anggota keluarga lainnya sebagai pendukung.
Guna menjaga keamanan dan kenyamanan warga, setiap petugas yang turun ke pemukiman dibekali dengan kartu identitas resmi (ID Card) serta surat pemberitahuan dari otoritas terkait.
Fondasi Kebijakan Pemerintah
Kepala BPS Tulungagung, Dyah Sari Prihantari, SST, M.S., menegaskan bahwa hasil groundcheck ini memiliki nilai urgensi yang tinggi. Menurutnya, presisi data adalah kunci dalam perumusan kebijakan yang menyentuh masyarakat bawah.
“Data yang akurat adalah fondasi utama dalam penyusunan kebijakan pemerintah, termasuk dalam penyaluran bantuan sosial dan subsidi energi. Melalui kolaborasi dengan PLN, kami melakukan verifikasi langsung untuk meminimalisir kekeliruan data (inkonsistensi),” jelas Dyah Sari.
Dukungan Layanan dan Subsidi Tepat Sasaran
Senada dengan hal tersebut, petugas lapangan dari PLN Tulungagung, Kapit, menyatakan bahwa validitas data sangat krusial bagi keberlanjutan operasional perusahaan dan akurasi program subsidi.
“Kami berkomitmen mendukung upaya pemerintah mewujudkan Satu Data Nasional yang presisi. Dengan data yang valid, PLN dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan memastikan subsidi listrik benar-benar diterima oleh mereka yang berhak,” ungkap Kapit saat dikonfirmasi.
Ia juga menambahkan bahwa akurasi data ini mempermudah PLN dalam merencanakan pengembangan infrastruktur kelistrikan di masa mendatang berdasarkan profil kepadatan penduduk dan penggunaan daya yang nyata.
Jaminan Kerahasiaan Data
Masyarakat Tulungagung diimbau untuk kooperatif dan memberikan data yang benar saat petugas berkunjung. Pihak PLN dan BPS menjamin bahwa seluruh informasi yang dikumpulkan bersifat rahasia dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
Kegiatan ini diproyeksikan memberikan kontribusi besar pada penyempurnaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dengan data yang kuat, perencanaan pembangunan nasional diharapkan menjadi lebih efektif, efisien, dan representatif terhadap kondisi masyarakat yang sebenarnya.
Pewarta: T Santoso
Catatan Redaksi: Sesuai dengan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, pembaca dapat mengirimkan tanggapan atau informasi tambahan terkait pemberitaan ini melalui email: trikaryabangkit@gmail.com.
