Rorokembang Tulungagung– Pemerintah Desa Sendang Kecamatan Sendang, kabupaten Tulungagung bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat menyepakati jumlah penerima bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) 2021 dikurangi dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pemerintah desa akan lebih memprioritaskan pendanaan bidang lainnya, diantaranya pembangunan tempat lokasi gedung paud, pembangunan jalan rabat antar Desa Nglurup dan Desa Sendang, juga bok deker di Dusun Jenglik.
Kesepakatan itu tertuang dalam berita acara hasil Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) di Kantor Desa setempat. Setidaknya jumlah penerima BLT-DD 2021 ditetapkan sebanyak 40 keluarga penerima manfaat (KPM). Padahal jumlah penerima BLT-DD 2020 mencapai 152 KPM.
Kepala Desa Sendang Suwarto, lewat bendahara Desa Mugiono “mengatakan pihaknya bersama BPD sepakat mengurangi jumlah KPM BLT-DD tahun ini sebanyak 40 KPM dari total keseluruhan KPM pada tahun 2020 sebanyak 152 KPM. Pengurangan itu dilakukan karena pemerintah desa akan kembali memprioritaskan pembangunan fisik.
“Soalnya, ada beberapa titik yang mesti dikerjakan pada tahun 2021. Bahkan, ini sudah kami musyawarahkan bersama masyarakat yang menerima,” kata dia, Rabu, 14 april 2021.
Menurut Mugiono , pihaknya berencana membangun jalan rabat beton, yakni Dusun Sendang dan di Dusun Jengglik buk deker dengan volume 5x2x12 meter, dan persiapan lokasi gedung paud ketiga titik ini dinilai sangat prioritas karena kondisi jalan sudah rusak parah dan keberadaannya sangat dibutuhkan masyarakat. “Masih ada pembangunan jalan usaha tani yang kondisi badan jalan masih tanah. Artinya, program BLT-DD tetap berjalan dan pembangunan fisik juga tetap berjalan,” kata dia.
Mugiono mengatakan, jika pihaknya memaksakan diri untuk menetapkan jumlah KPM BLT-DD sebanyak 152 KPM, maka anggaran dana desa pada 2021 dipastikan tidak mencukupi untuk pembangunan infrastruktur tersebut. “Misalnya, kalau kami anggarakan 152 KPM dikalikan Rp 300.000 per KPM dibutuhkan dana Rp 45.000.000. dan dikalikan lagi penyaluran selama 12 bulan, maka menghabiskan anggaran mencapai Rp 457.200.000. Tentu tidak bisa membangun nantinya,” kata dia.
Meski ada pengurangan, menurut Mugiono pemerintah desa telah mengintruksikan seluruh Kepala Dusun dan Ketua RT supaya benar-benar memvalidasi para penerima BLT-DD yang masuk dalam skala prioritas. “Pak kasun dan Pak RT nanti akan mendata warga yang memang masuk kriteria penerima bantuan sosial. Tidak asal pilih. Artinya, BLT-DD akan diberikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan,” ujar nya.
Mugiono juga mengatakan pengurangan jumlah KPM BLT-DD tersebut dinilai sah-sah saja. Asalkan, penetapan jumlah itu berdasarkan hasil Musdesus bersama BPD. “Intinya penetapan itu harus berdasarkan hasil Musdesus. Jangan melenceng dari musyawarah yang melibatkan BPD. Kemudian, kami harap penerima BLT-DD itu harus sesuai tepat sasaran,” pungkasnya.
Teguh santoso roro kembang melaporkan
