ROROKEMBANG TULUNGAGUNG – Ketidakhadiran Wakil Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, S.M., dalam dua agenda penting pemerintah daerah—pelantikan kepala dinas dan rapat paripurna DPRDbelakangan menimbulkan pertanyaan publik. Isu keretakan hubungannya dengan Bupati pun mencuat. Dalam wawancara eksklusif yang digelar di Kantor Advokat Eko Puguh Prasetijo, Selasa (23/9/2025), Baharudin akhirnya buka suara.
Ia berbicara lugas. “Dalam penggunaan APBD, pergeseran jabatan, hingga penempatan pejabat, saya sama sekali tidak dilibatkan. Padahal visi-misi yang kami usung saat pilkada adalah visi-misi bersama,” ucapnya dengan nada kecewa.
Bahasanya sederhana, tetapi menyimpan sinyal krisis. Baharudin menilai etika politik dalam pemerintahan seolah terabaikan. “Kita berjuang bersama-sama memenangkan pilkada. Setelah menang, ternyata kebijakan semua diambil sendiri. Wakil bupati tidak dilibatkan, bahkan sekadar diajak bicara pun tidak,” katanya.
Retakan Lama, Lobi Awal
Retakan hubungan keduanya ternyata bukan baru. Baharudin mengaku, sebelum dilantik, pasangannya yang kini menjabat Bupati sudah melakukan manuver politik. Saat itu, KPU belum mengumumkan hasil resmi pilkada, tetapi sang bupati disebut melobi DPD Partai Gerindra untuk menduduki kursi Ketua DPC Tulungagung.
“Jadi sejak awal memang sudah ada tarikan kepentingan di luar pemerintahan,” ungkapnya.
Pernyataan itu menegaskan, relasi politik antara Bupati dan Wakil Bupati tidak sekadar soal pemerintahan, melainkan juga pertarungan pengaruh di internal partai. Baharudin yang kini menjabat Ketua DPC Gerindra Tulungagung terang-terangan menyebut ada upaya pengambilalihan posisi.
“Kalau disebut menyingkirkan saya, itu belum. Tapi kalau ada usaha beliau jadi Ketua DPC Gerindra, memang iya. Faktanya ada usaha, walaupun belum terjadi,” katanya.
Absen Bukan Tanpa Alasan
Dua kali ketidakhadirannya dalam agenda resmi sempat memantik spekulasi. Namun Baharudin menilai keputusannya sah secara politik.
“Pelantikan kepala dinas itu memang hak prerogatif Bupati. Tapi faktanya, saya tidak dilibatkan dalam diskusi penentuan pejabat. Jadi hadir atau tidak hadir, sama-sama sah. Itu tidak masalah,” ujarnya.
Sikap ini sekaligus sindiran. Ia ingin menunjukkan bahwa ketidakhadirannya bukan bentuk pembangkangan, melainkan cermin dari absennya peran wakil bupati dalam roda pemerintahan.
Pemerintahan Tanpa Komunikasi
Bahwa pemerintahan Tulungagung berjalan dengan komunikasi satu arah, diakui Baharudin. “Kalau saya diperintah kerja, saya kerja. Kalau tidak, ya saya cari pekerjaan sendiri,” katanya.
Ia menyebut semua tergantung pada Bupati sebagai pengambil keputusan. Namun, secara faktual, dirinya sama sekali tidak pernah diajak duduk bersama dalam perencanaan strategis, mulai dari efisiensi APBD hingga pengisian jabatan.
“Secara aturan memang tidak ada kewajiban melibatkan wakil bupati. Tapi ini soal etika. Kita memenangkan pilkada bersama-sama. Masa setelah menang, wakil bupati tidak dianggap ada?” tegasnya.
Dari Politik ke Publik
Isu renggangnya hubungan elite ini berpotensi mengganggu persepsi publik. Apalagi ketika konflik politik dianggap lebih dominan ketimbang pelayanan masyarakat. Baharudin buru-buru menampiknya.
“Saya tidak punya kepentingan pribadi. Saya sering turun ke masyarakat, menghadiri undangan warga, acara-acara kecil. Di situ saya sampaikan bahwa sebenarnya tidak ada masalah. Tapi secara faktual, memang saya tidak dilibatkan,” ucapnya.
Kekecewaan yang Tertahan
Nada kecewa jelas terasa. “Ya kecewa. Karena kita berangkat dari kerja sama, lalu setelah menang, saya seolah ditinggalkan. Bukan soal jabatan, ini soal etika politik,” katanya lagi.
Ia mengaku semua yang diungkapkannya bukan perasaan sensitif, melainkan fakta yang ia alami. Harapannya sederhana: keterlibatan.
“Saya hanya ingin dianggap ada sebagai wakil bupati. Profesionalnya, saya tetap mendukung kebijakan bupati. Tupoksi saya jelas: membantu, mengawasi, dan melakukan pembinaan,” tegasnya.
Senyap yang Berbahaya
Konflik senyap di Pendopo Tulungagung ini memberi sinyal bahwa relasi kepala daerah dan wakilnya tak harmonis. Ketika komunikasi macet di lingkar elite, publik menunggu: apakah visi-misi yang dijanjikan saat kampanye masih bisa diwujudkan bersama, atau tereduksi oleh tarik-menarik kepentingan politik di internal partai.
Bahwa wakil bupati merasa “tidak dianggap ada” memperlihatkan problem serius dalam etika politik lokal. Sementara bupati, dengan kekuasaan penuh atas kebijakan, tampak memilih jalan sendiri.
Konflik ini mungkin tak terdengar riuh di publik, tetapi jika dibiarkan, ia bisa menjadi bara yang membakar stabilitas pemerintahan daerah.
PND Melaporkan untuk rorokembang
Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami,sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12)Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: trikaryabangkit@gmail.com atau WA +6287788410108 Terima kasih.
