ROROKEMBANG TULUNGAGUNG – Pergantian Kapolres Tulungagung dari AKBP Muhammad Taat Resdi, S.H., S.I.K., MTCP kepada AKBP Dr. Ihram Kustarto, S.H., S.I.K., M.Si., M.H. kembali disampaikan ke publik sebagai bagian dari rotasi rutin di tubuh Polri. Serah terima jabatan berlangsung formal dan penuh seremoni, sebagaimana lazimnya mutasi struktural di institusi kepolisian.
Namun, di balik narasi administratif tersebut, muncul pertanyaan mendasar dari masyarakat: apakah pergantian pimpinan ini benar-benar dimaksudkan untuk menjawab persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang selama ini belum tuntas, atau sekadar pergantian figur tanpa perubahan arah kebijakan yang berarti?
Dalam kurun satu tahun terakhir, berbagai persoalan kamtibmas di Kabupaten Tulungagung berulang kali mencuat ke ruang publik. Kejahatan jalanan pada jam-jam rawan, laporan masyarakat yang dinilai lamban ditindaklanjuti, hingga penanganan kasus tertentu yang terkesan senyap meski sempat menjadi sorotan, membentuk persepsi bahwa stabilitas yang diklaim aparat belum sepenuhnya sejalan dengan rasa aman yang dirasakan warga.
Catatan lapangan menunjukkan, beberapa wilayah rawan justru mengalami pengulangan kasus dengan pola serupa. Kondisi ini memunculkan dugaan lemahnya pendekatan pencegahan berbasis intelijen serta patroli yang belum sepenuhnya bertumpu pada data dan analisis risiko. Dalam konteks ini, pergantian Kapolres semestinya menjadi momentum evaluasi menyeluruh—bukan sekadar laporan administratif ke atasan, tetapi refleksi substantif atas efektivitas kebijakan dan strategi pengamanan.
AKBP Muhammad Taat Resdi meninggalkan jabatan dengan narasi keberhasilan menjaga kondusivitas wilayah. Namun di sisi lain, publik masih mencatat adanya sejumlah laporan masyarakat yang tidak pernah memperoleh kejelasan akhir. Transparansi penanganan perkara, terutama kasus yang bersinggungan dengan kepentingan ekonomi maupun aktor berpengaruh, masih kerap dipersepsikan sebagai ruang gelap yang jarang disentuh secara terbuka.
Masuknya AKBP Dr. Ihram Kustarto membawa harapan sekaligus ujian. Ia tidak hanya dituntut melanjutkan program yang telah berjalan, tetapi juga diharapkan berani melakukan pembenahan internal. Penertiban disiplin anggota, evaluasi kinerja satuan, serta perbaikan mekanisme respons terhadap laporan masyarakat menjadi pekerjaan rumah yang selama ini sering dikeluhkan warga.
Tantangan lain yang tak kalah kompleks adalah relasi kekuasaan lokal. Polres berada di titik persimpangan antara penegakan hukum yang profesional dan tekanan kepentingan politik maupun ekonomi daerah. Di sinilah integritas pimpinan diuji: apakah mampu berdiri independen dan menjaga marwah institusi, atau justru larut dalam kompromi yang selama ini kerap menjadi rahasia umum.
Pergantian Kapolres Tulungagung semestinya tidak berhenti pada pergantian nama di papan jabatan. Tanpa keberanian membuka data, mendengar kritik publik, serta menindak tegas pelanggaran internal, mutasi ini berisiko menjadi rutinitas struktural yang tidak menyentuh akar persoalan.
Kini sorotan publik tertuju pada langkah awal Kapolres baru. Apakah ia akan membangun kepolisian yang lebih transparan, responsif, dan berorientasi pada rasa keadilan masyarakat, atau memilih jalan aman dengan mempertahankan status quo. Waktu akan menjawab. Namun satu hal pasti: masyarakat Tulungagung tidak lagi bersedia menunggu terlalu lama.
Pewarta T Santoso
Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami,sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12)Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: trikaryabangkit@gmail.com atau WA +6287788410108 Terima kasih.
