Evaluasi Kinerja Pemkab, DPRD Tulungagung Tekankan Perbaikan Infrastruktur dan Optimalisasi Layanan Kesehatan

    ROROKEMBANG TULUNGAGUNG — Ruang Rapat Graha Wicaksana DPRD Tulungagung menjadi saksi penyampaian evaluasi kritis terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Senin (4/5/2026). Dalam Rapat Paripurna tersebut, jajaran legislatif secara resmi menyerahkan dokumen rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, didampingi Wakil Ketua DPRD Ebin Sunaryo. Hadir dari pihak eksekutif, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung, H. Ahmad Baharudin, S.M., M.M., beserta jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Rekomendasi yang disusun oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD ini merupakan akumulasi dari hasil pengawasan lapangan dan serap aspirasi masyarakat sepanjang tahun 2025. Dokumen ini bertujuan memastikan arah pembangunan di tahun 2026 dan seterusnya lebih responsif terhadap kebutuhan riil warga Kota Marmer.

DPRD Tulungagung memberikan catatan tebal pada sejumlah sektor yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak:

1. Infrastruktur dan Konektivitas

Legislatif meminta pemkab tidak hanya ambisius dalam membangun fisik baru, tetapi juga serius dalam pemeliharaan berkala jalan, jembatan, dan drainase. Penguatan konektivitas antarwilayah dinilai krusial untuk menekan biaya distribusi hasil pertanian dan akses menuju destinasi wisata.

2. Layanan Kesehatan dan UHC

Capaian Universal Health Coverage (UHC) menjadi sorotan utama. DPRD mendorong peningkatan kualitas fasilitas kesehatan, ketersediaan obat yang konsisten di Puskesmas, serta pemerataan tenaga medis di wilayah pinggiran.

3. Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Keamanan

Merespons banyaknya keluhan warga terkait jalanan gelap yang memicu kerawanan, DPRD mendesak percepatan penanganan PJU. Selain itu, pemasangan CCTV di titik-titik strategis didorong guna meningkatkan rasa aman masyarakat.

4. Pengelolaan Anggaran dan SiLPA

Banggar memberikan catatan khusus terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). DPRD meminta pemkab melakukan perencanaan yang lebih matang dan efisien agar serapan anggaran bisa lebih maksimal sejak awal tahun anggaran.

Ketua DPRD Marsono dalam pidatonya mengingatkan bahwa kebijakan daerah harus senantiasa berpihak pada kesejahteraan buruh dan kualitas pendidikan, selaras dengan semangat Hari Pendidikan Nasional dan Hari Buruh yang baru saja diperingati.

“Rekomendasi ini adalah mandat dari masyarakat. Kami ingin memastikan setiap rupiah dari APBD kembali dalam bentuk kemanfaatan yang nyata, baik itu jalan yang mulus, sekolah yang layak, maupun layanan kesehatan yang murah dan cepat,” tegas Marsono.

Menanggapi hal tersebut, Plt Bupati Ahmad Baharudin menyatakan komitmennya untuk menjadikan catatan DPRD sebagai bahan evaluasi fundamental. Ia menyadari bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif adalah kunci stabilitas daerah.

“Kami sangat berterima kasih atas masukan yang konstruktif ini. Rekomendasi DPRD akan menjadi landasan kami dalam melakukan perbaikan program agar lebih efektif dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Baharudin.

Rapat diakhiri dengan penandatanganan berita acara penyerahan rekomendasi. Penutupan acara yang diiringi lagu kebangsaan “Bagimu Negeri” seolah menegaskan komitmen kedua lembaga tersebut untuk menanggalkan kepentingan politik demi kemajuan Kabupaten Tulungagung.