Rorokembang Tulungagung – Keseriusan pemerintah dalam memberantas pungli makin terasa sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Meskipun begitu, masih banyak masyarakat yang belum memahami gerakan Sapu Bersih Pungutan Liar ini atau biasa disingkat menjadi Saber Pungli. Oleh sebab itu, dirasa perlu untuk melakukan sosialisasi saber pungli yang lebih gencar kepada seluruh elemen masyarakat, agar semua masyarakat tergerak untuk turut serta dalam memberantas pungli.
Seperti yang di lakukan HKTI besutan jendral Moeldoko. Dengan nara sumber, Jendral
Irjen POL.H. Agung Makbul Dr. Drs.SH.MH
Selaku sekertaris saber pungli pusat .bertempat di pendopo Kongas Arum Kusumane Bongso kabupaten Tulungagung hadir dalam kesempatan itu Bupati Tulungagung Drs.Maryoto Birowo.MM, POLRES Tulungagung KODIM juga Forkopinda Tulungagung, serta LPK pusat juga pengurus LBH HKTI , 5/2/22
Dalam sambutan nya Bupati Tulungagung Drs Maryoto Birowo.MM mengatakan
Sebagai mana kita ketaui bersama dengan di tetapkanya perpres no 87 tahun 2016 tentang SATGAS SABER PUNGLI. Yang mana kita ketaui bersama pungli sangat merusak sendi sendi masyarakat serta berbangsa dan bernegara, dengan peraturan tersebut membentuk pemerintahan bersih berwibawa. Memang perlu pemberantasan pemungutan liar secara tegas efektif efisien terpadu.jelas nya
Bupati juga mengatakan praktek pemungutan liar memang merusak sendi sendi bermasyarakat berbangsa dan bernegara, maka pemerintah merasa perlu menindak pelaku agar menimbulkan efek jera, dalam meningkatkan citra pemerintahan yang bersih fan berwibawa bagi masyarakat bebas dari PUNGLI Khususnya dalam pemerintah daerah kabupaten Tulungagung telah membentuk tim unit SABER PUNGLI. Berdasarkan keputusan bupati Tulungagung nomer 188.45/305/0/13/2016 terdiri dari 7 intansi, terbagi dalam 4 kelompok kerja terdiri dari fungsi pencegahan penindakan, bisa di barantas atau di persempit ruang gerak nya.pencegahan pungli dapat berjalan efektif Apa bila peran aktif masyarakat tidak ikut membantu aksi pungutan liar, serta pengawasan masy arakat secara ber jenjang. Oleh karenanya melalui sosialisasi ini di harapkan para peserta bisa memahami Dasar hukum tata cara pencegahan pungutan liar saya harapkan para peserta mengikuti acara sampai selesai.
Dan acara sosialisasi SABER PUNGLI ini resmi saya buka. Pungkas nya
Sementara itu nara sumber Jendral Irjend .H. Agung Makbul Dr. Drs.SH.MH dalam menyampaikan materi mengatakan, Kita lihat disini dialog interaktif, tentang penguatan tentang perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.adapun strukturnya penangung jawab nya perpres tersebut penangung jawab paling tinggi adalah menko polhukam Mahfud MD. Selaku penangung jawab dan pengendali Di bawah nya kasadgas dalam hal ini Irwahsun Polri
Kemudian di bantu sekjend Mendagri dan dari Kejaksaan, sedangkan lambang Saber Pungli itu banyak sekali kementrian dan lembaga. Yang melibatkan TNI , POLRI, MENDAGRI kejaksaan dan lain sebagainya Jelas nya.
Agung makbul juga menjelaskan “kita menunjukan berintegrasi lembaga dan kementrian lain nya, baru saat ini di jabat oleh sekertaris pusat , sedangkan di tingkat propinsi di jabat oleh KUPP adalah kepala unit penindakan yaitu irwasda dalam hal ini juga hadir kombes duwi yang mewakili irwasda poskonya berada di Surabaya sedang di Tulungagung berada di pemkab KUPP nya kapolres langsung karna dengan adanya posko saber pungli pemerintah tersebut bener bener atensi terhadap saber pungli yang di contoh pak Jokowi dengan cara saya katanya. Sedangkan untuk pemerintah pusat kita di berikan angaran 18 miliar, untuk melakukan pencegahan, Edukasi, penyelidakan, di propinsi dananya di infektorat daerah, di infektorat untuk kegiatan SABER PUNGLI diwilyah kabupaten Tulungagung kerjasama dengan kejaksaan dan intansi lain nya
Menuju WBK dan Menuju WWBM. Terang nya
Agung Makbul juga menerangkan Sedangkan untuk kegiatan Saber pungli pencegahan sampai 70 persen, saran nya pak jokowi untuk sarana mendidik, karena sangsinya ada dua sangsi pidana dan sangsi adminitratif.
Prioritas reformasi hukum Yang pertama kali adalah pemberantasan pungli kata pak Jokowi urutan pertama . Saya juga ingat kan loyal dengan kehadiran saya disini jika masih melakukan pungli, Akan ada turun dari tim pusat jangan salahkan kami,tugas kami melaksanakan pencegahan sudah dan mengingatkan. Dan peran masyarakat sangat penting saudara saudara yang hadir di sini berani ngak melapor kan terurama HKTI pemerkasa kegiatan ini?
Sedangkan Untuk pasal yg menjerat ASN/PNS
melakukan pungli dalam pasal 423 ini bunyi nya
Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa seorang dengan sewenang-wenang memakai kekuasaannya, supaya memberikan sesuatu, melakukan sesuatu pembayaran, memotong sebagian dalam melakukan pembayaran, atau megerjakan sesuatu apa, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun.pungkas nya
