ROROKEMBANG TULUNGAGUNG – Dinamika birokrasi di Kabupaten Tulungagung memasuki babak baru. Drs. Tri Haryadi, M.Si., resmi dilantik sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tulungagung, Senin (4/5/2026). Pelantikan yang berlangsung di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso ini menandai kembalinya sosok senior tersebut ke posisi strategis sebagai motor penggerak pemerintahan daerah.
Pelantikan dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung, H. Ahmad Baharudin, S.M., M.M., serta disaksikan oleh Ketua DPRD Tulungagung Marsono, jajaran staf ahli, asisten, dan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kembalinya Tri Haryadi menjadi perhatian publik lantaran sebelumnya ia sempat dinonaktifkan pada masa kepemimpinan Bupati definitif terdahulu. Kini, di tengah upaya stabilisasi pasca-kejadian hukum di lingkungan Pemkab, ia dipercaya kembali mengisi kursi yang kosong sejak 12 Desember 2025 tersebut.
Plt Bupati Ahmad Baharudin menegaskan bahwa pengangkatan Pj Sekda merupakan langkah mendesak guna memastikan administrasi pemerintahan tidak tersendat. Proses ini telah melalui mekanisme regulasi yang ketat dan mendapatkan restu resmi dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
“Sekretaris Daerah adalah jabatan vital. Ia adalah penggerak utama administrasi dan koordinator seluruh perangkat daerah. Kekosongan jabatan ini dalam waktu lama berpotensi menghambat pembangunan dan pelayanan publik,” tegas Baharudin.
Baharudin tidak menampik adanya dinamika pemeriksaan hukum yang sedang dihadapi Pemkab Tulungagung. Kehadiran Tri Haryadi diharapkan mampu menjaga profesionalitas birokrasi agar tidak terpengaruh oleh situasi eksternal.
“Saya ingatkan seluruh ASN untuk tetap bekerja sesuai regulasi dan menjaga integritas. Kita harus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal di tengah proses hukum yang sedang berjalan,” imbuhnya.
Ditemui usai prosesi pengambilan sumpah, Pj Sekda Tri Haryadi menyatakan kesiapannya untuk langsung tancap gas. Fokus utamanya adalah memastikan seluruh program pembangunan yang telah dirancang pada 2025 tetap berlanjut sebagai prioritas di tahun anggaran 2026.
“Kesinambungan pembangunan adalah kunci. Roda pemerintahan tidak boleh berhenti. Pelayanan masyarakat harus tetap menjadi yang utama,” kata Tri Haryadi.
Lebih lanjut, ia mengakui adanya tekanan psikologis yang membayangi para ASN akibat dinamika politik dan hukum belakangan ini. Namun, ia optimistis korps birokrasi Tulungagung mampu bangkit.
“Kami terus memberikan dukungan moral agar semangat rekan-rekan ASN tetap terjaga. Fokus kami saat ini adalah melihat ke depan, bekerja secara profesional, dan tetap pada jalur tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat,” tambahnya.
Sebagai langkah awal, Tri Haryadi berencana memperkuat koordinasi lintas OPD dan melakukan penataan regulasi internal. Kehadiran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang saat ini tengah melakukan pemeriksaan akan dijadikan momentum untuk memperbaiki kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah.
Kembalinya Tri Haryadi diharapkan menjadi jangkar stabilitas bagi birokrasi Tulungagung, membawa harapan baru bagi pemulihan citra pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di mata masyarakat.
Pewarta : T Santoso
Catatan Redaksi: Sesuai dengan UU Pers No. 40 Tahun 1999, pihak yang merasa berkepentingan atau dirugikan dengan pemberitaan ini memiliki hak jawab dan hak koreksi. Sanggahan dapat dikirimkan, silakan hubungi redaksi melalui:
Email: trikaryabangkit@gmail.com
WhatsApp: +62 877-8841-0108
