Tulungagung, rorokembang.com – Di pentas demokrasi lokal, nama Bupati Gatut Sunu Wibowo datang bersama ekspektasi yang jarang dititipkan publik pada seorang pemimpin. Ia dipersepsikan sebagai figur berani—tegas dalam sikap, keras pada disiplin, dan diyakini mampu memaksakan perubahan menjadi standar baru: tata kelola bersih, disiplin fiskal tanpa kompromi, serta keberanian membuka ruang-ruang yang lama tertutup.
Kini, janji itu berhadapan dengan ujian paling hening sekaligus paling menentukan: APBD—lembar sunyi yang tak mengenal retorika, tempat keberanian diuji oleh transparansi dan komitmen dibuktikan oleh keterbukaan.
APBD bukan sekadar deretan angka. Ia adalah ingatan negara—arsip yang mencatat pilihan kebijakan, membedakan niat dari pelaksanaan, dan menguji apakah perubahan sungguh bekerja atau hanya berganti slogan. Ketika APBD berubah, publik berhak tahu mengapa, ke mana arah anggaran bergerak, dan bagaimana setiap rupiah dipertanggungjawabkan.
Perubahan APBD Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2025 memperlihatkan lonjakan pada sejumlah pos strategis—pekerjaan umum, aset tetap, barang dan jasa, serta hibah dan bantuan sosial. Fakta ini tercatat rapi dalam dokumen resmi negara.
Tidak ada tuduhan di sini; yang ada adalah pertanyaan sah yang menuntut jawaban setara dengan besarnya perubahan: apakah lonjakan itu sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil dan perencanaan matang, atau masih menyisakan bayang kebiasaan lama yang selama ini lolos dari sorotan publik? Di titik inilah pujian dan ujian bertemu.
Pujian, karena kepemimpinan yang percaya diri tidak takut pada transparansi. Ujian, karena janji perubahan tidak diuji di mimbar, melainkan di dokumen pelaksanaan anggaran—apakah dibuka, dijelaskan, dan ditautkan dengan indikator yang bisa diverifikasi publik.
Menyentil masa lalu bukan romantisme politik, melainkan kewajiban etis dalam negara hukum. Sebab di sanalah tersimpan jejak praktik yang selama ini dibungkus rapi oleh angka, tetapi rapuh saat disentuh realitas. Terlalu banyak pemerintahan sebelumnya merasa aman bersembunyi di balik APBD yang tampak tertib di atas kertas, namun buram, kabur, dan sulit dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan.
Publik tak lagi menuntut kesinambungan semu; yang diharapkan adalah pembersihan nyata. Dan setiap pembersihan selalu dimulai dari satu tindakan yang paling ditakuti oleh mereka yang terbiasa bekerja dalam gelap: keterbukaan total—karena bagi pelaku lama, transparansi hari ini bukan sekadar kebijakan baru, melainkan vonis moral atas kebiasaan yang tak lagi punya tempat untuk bersembunyi.
Tidak ada ancaman dalam transparansi. Yang ada justru legitimasi. Ketika pemerintah membuka dokumen, menjelaskan dasar perubahan, serta memastikan pelaksana dan output dapat ditelusuri, kritik bertransformasi menjadi kepercayaan. Dan kepercayaan adalah mata uang politik paling mahal.
Editorial ini tidak menuding.
Editorial ini menantang dengan hormat—menantang seorang pemimpin yang diyakini publik punya nyali untuk membuktikan bahwa pemerintahannya berbeda. Karena pemimpin besar tidak lahir dari pujian, melainkan dari ujian yang dijawab dengan keberanian. Di hadapan APBD yang mengingat segalanya, publik menunggu satu jawaban sederhana namun menentukan: apakah janji perubahan itu nyata—atau sekadar retorika yang larut bersama angka?
Eko Puguh Prasetijo
— Pimred rorokembang
Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami,sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12)Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: trikaryabangkit@gmail.com atau WA +6287788410108 Terima kasih.
