EMAS LAW FIRM - ROROKEMBANG

Breaking News

Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin Minta Warga Tenang dan ASN Tetap Fokus Melayani Pasca Insiden Internal Jaga Stabilitas Daerah, Wabup Ahmad Baharudin Resmi Jalankan Tugas dan Wewenang Bupati Tulungagung TAJUK BERITA NASIONAL : “LEGALITAS SEKDA TULUNGAGUNG DIUJI” Publik Menanti Legalitas Resmi, Bukan Sekadar Asumsi TAJUK RENCANA : JANGAN BIARKAN KURSI SEKDA BERDIRI DI ATAS KABUT HUKUM Dilema Legitimasi di Kota Marmer: Meruntuhkan Tirani Birokrasi Pasca-Prahara Rasuah

Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin Minta Warga Tenang dan ASN Tetap Fokus Melayani Pasca Insiden Internal

Jaga Stabilitas Daerah, Wabup Ahmad Baharudin Resmi Jalankan Tugas dan Wewenang Bupati Tulungagung

TAJUK BERITA NASIONAL : “LEGALITAS SEKDA TULUNGAGUNG DIUJI” Publik Menanti Legalitas Resmi, Bukan Sekadar Asumsi

TAJUK RENCANA : JANGAN BIARKAN KURSI SEKDA BERDIRI DI ATAS KABUT HUKUM

Dilema Legitimasi di Kota Marmer: Meruntuhkan Tirani Birokrasi Pasca-Prahara Rasuah

OPERASI SENYAP KPK: SETELAH TULUNGAGUNG, MANA LAGI?

Menjaga Negara Hukum: Ketika Prosedur Menjadi Taruhan Utama

“Dismissal di Meja Hijau, Tersangka di Gedung Merah Putih” Saat “Keserampangan” Anggaran Berujung Rompi Oranye

EMAS LAW FIRM, LAMPUNG 16/03/202516/03/2025

POTRET PENEGAK HUKUM DIDUGA MELANGGAR HUKUM YANG TERJADI DI LAMPUNG TIMUR

ROROKEMBANG LAMPUNG — 16-03-2025, Sidang pertama perkara pidana nomor : 54/Pid.Sus/2025/PN.Sdn pada tanggal 10 Maret…

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.

Rubrik OPINI dari Adv. Eko Puguh Prasetijo adalah kolom opini yang menghadirkan perspektif mendalam dari Advokat Eko Puguh Prasetijo terkait isu-isu hukum, sosial, dan politik terkini. Dalam rubrik ini, Eko Puguh Prasetijo mengulas berbagai permasalahan dengan pendekatan yang kritis dan berbasis pada pengalaman serta pemahamannya di bidang hukum. Pembaca diajak untuk melihat berbagai masalah dari sudut pandang yang tajam dan menggugah, mendorong pemikiran yang lebih luas tentang keadilan, regulasi, dan dinamika hukum di masyarakat.