Oleh Hadi Purnomo
Di saat rakyat masih harus antre panjang di Puskesmas, mondar-mandir mengurus administrasi, menunggu pelayanan yang kadang lambat dan berbelit, satu pertanyaan mulai makin sering terdengar di warung kopi, di pasar, sampai di media sosial warga Tulungagung:
“Kalau pelayanan masih kayak begini, kenapa tunjangan pegawai tetap cair penuh?”
Pertanyaan itu sekarang bukan lagi bisik-bisik kecil.
Ia mulai berubah menjadi suara publik tentang keadilan penggunaan uang rakyat.
Karena masyarakat mulai sadar:
TPP dan Tukin itu bukan uang hadiah otomatis.
Itu uang rakyat yang dibayar pakai APBD.
Dan APBD bukan uang pejabat.
APBD berasal dari:
pajak rakyat,
retribusi masyarakat,
dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Maka sangat wajar kalau rakyat bertanya:
“Uang sebanyak itu sebenarnya dipakai untuk memperbaiki pelayanan atau hanya untuk bikin birokrasi tetap nyaman?”
TPP dan Tukin Itu Sebenarnya Apa?
Banyak rakyat sebenarnya belum tahu.
TPP adalah Tambahan Penghasilan Pegawai atau sering disebut juga Tunjangan Perbaikan Penghasilan.
Sedangkan Tukin adalah Tunjangan Kinerja.
Bahasa gampangnya:
tambahan uang di luar gaji pokok ASN.
Tetapi yang paling penting dipahami masyarakat adalah ini:
TPP dan Tukin bukan gaji tetap.
TPP dan Tukin lahir dengan satu tujuan:
menghargai kinerja.
Artinya logikanya sederhana:
kerja bagus → tunjangan pantas,
pelayanan cepat → insentif wajar,
target tercapai → penghargaan masuk akal.
Karena itu, kalau pelayanan masih lambat sementara tunjangan tetap aman cair penuh tiap bulan, masyarakat pasti mulai bertanya:
“Yang dinilai sebenarnya kerjanya atau sekadar absennya?”
Dan pertanyaan itu sah.
Karena rakyat bukan sedang menghina ASN.
Rakyat hanya sedang mempertanyakan hubungan antara:
uang yang dibayar negara dengan hasil yang dirasakan masyarakat.
Rakyat Mulai Membandingkan
Di sinilah masalah mulai terasa panas.
Rakyat melihat sendiri:
jalan rusak masih ada,
pelayanan masih lambat,
antrean masih panjang,
birokrasi masih muter-muter,
pengurusan administrasi kadang bikin lelah,
tetapi tunjangan birokrasi tetap jalan aman.
Akhirnya publik mulai membandingkan.
Dan begitu rakyat mulai membandingkan, kepercayaan publik mulai goyah.
Karena di mata masyarakat kecil, logikanya sederhana:
“Kalau uang tunjangan besar, pelayanan mestinya juga berubah besar.”
Kalau tidak berubah, maka publik akan merasa:
ada yang tidak beres dengan cara uang daerah dipakai.
Ini Bukan Soal Benci ASN
Harus jujur juga: banyak ASN memang bekerja serius dan melayani masyarakat dengan baik.
Karena itu tulisan ini bukan serangan membabi buta kepada semua pegawai pemerintah.
Masalah utamanya bukan semata orangnya.
Masalahnya ada pada sistem.
Karena sistem sekarang sering membuat:
pegawai rajin dan malas terlihat sama,
yang bekerja keras dapat perlakuan sama,
yang kinerjanya biasa saja tetap aman,
dan masyarakat tidak bisa melihat ukuran keberhasilan secara terbuka.
Akibatnya muncul kesan:
TPP akhirnya terasa seperti tambahan rutin, bukan penghargaan atas prestasi kerja.
Kalau kondisi seperti ini terus terjadi, maka semangat merit system hanya akan jadi tulisan di atas kertas.
Padahal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN seharusnya dinilai berdasarkan:
kompetensi,
profesionalitas,
disiplin,
dan hasil kerja nyata.
Artinya:
> tunjangan seharusnya mengikuti kualitas pelayanan.
Bukan sekadar mengikuti jabatan.
Secara Hukum, Uang Negara Harus Bisa Dipertanggungjawabkan
Dalam prinsip pemerintahan modern, setiap rupiah APBD wajib dipakai secara:
adil,
efektif,
proporsional,
dan akuntabel.
Dalam konsep AUPB atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, pemerintah bukan cuma wajib menghabiskan anggaran.
Tetapi juga wajib memastikan:
anggaran itu benar-benar menghasilkan manfaat bagi rakyat.
Karena itu, ketika tunjangan terus dibayar besar sementara pelayanan publik masih dikeluhkan masyarakat, kritik publik menjadi sesuatu yang wajar dalam negara demokrasi.
Sebab rakyat tidak sedang menyerang pribadi.
Rakyat sedang mempertanyakan:
apakah penggunaan uang daerah sudah benar-benar sejalan dengan kualitas pelayanan publik?
Yang Bikin Publik Curiga: Tidak Transparan
Persoalan berikutnya adalah keterbukaan.
Masyarakat hampir tidak pernah tahu:
siapa yang dinilai,
apa ukuran kinerjanya,
bagaimana penilaiannya,
dan apa hasil nyata yang dicapai.
Kalau sebuah dinas berhasil:
mempercepat pelayanan,
meningkatkan PAD,
menurunkan angka stunting,
atau menyelesaikan persoalan masyarakat,
maka publik pasti lebih mudah menerima besarnya TPP.
Tetapi kalau semuanya tertutup, rakyat akhirnya hanya melihat:
uang terus keluar, tetapi pelayanan terasa biasa-biasa saja.
Dan ketika rakyat mulai merasa tidak melihat perubahan, kecurigaan sosial tumbuh dengan sendirinya.
Ini Bukan Sekadar Soal Angka APBD
Ini soal rasa keadilan.
Ini soal hubungan kepercayaan antara pemerintah dan rakyat.
Karena rakyat kecil tidak membaca tabel anggaran.
Rakyat menilai dari apa yang mereka rasakan sehari-hari.
Kalau:
mengurus surat masih dipingpong,
pelayanan masih lambat,
antrean masih panjang,
dan birokrasi masih terasa rumit,
maka sebesar apa pun istilah “tunjangan kinerja”, rakyat akan tetap bertanya:
“Kinerja yang mana?”
Saatnya Audit dan Evaluasi Terbuka
Momentum transisi pemerintahan di Tulungagung seharusnya menjadi kesempatan untuk mengevaluasi ulang sistem TPP secara terbuka dan objektif.
Audit bukan berarti memusuhi ASN.
Justru audit diperlukan agar:
ASN yang benar-benar bekerja mendapat penghargaan,
pelayanan publik membaik,
dan rakyat kembali percaya bahwa uang daerah dipakai secara benar.
PLt. Bupati dan Sekda punya tanggung jawab moral untuk memastikan:
tunjangan benar-benar sejalan dengan kualitas pelayanan publik.
Karena kalau pelayanan membaik, rakyat pasti mendukung.
Tetapi kalau pelayanan tetap lambat sementara tunjangan terus naik, maka kritik publik akan terus membesar.
Dan selama rakyat masih merasa:
dipersulit,
diperlambat,
dipingpong birokrasi,
dan tidak mendapat pelayanan yang layak,
maka pertanyaan itu akan terus hidup di tengah masyarakat Tulungagung:
“Kalau uang rakyat terus dipakai membayar tunjangan, kenapa pelayanan publik masih terasa lambat dan berbelit?”
Salam akal waras.
Catatan Redaksi:
Tulisan ini merupakan opini penulis berdasarkan pandangan umum terhadap fenomena sosial dan penegakan hukum. Redaksi menghormati asas praduga tak bersalah serta membuka ruang hak jawab dan hak koreksi sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Silakan hubungi redaksi melalui:
Email: trikaryabangkit@gmail.com
WhatsApp: +62 877-8841-0108
