Oleh: Eko Puguh Prasetijo
Ketua Umum LPK-YKBA
“Rakyat tidak sedang menunggu pidato. Rakyat sedang menunggu keberanian pemerintah membuka semuanya.”
EDITORIAL
Tulungagung ini jangan dianggap gampang lupa.
OTT KPK baru kemarin lewat, tapi sekarang suasana sudah mulai dibikin seolah-olah adem lagi. Pejabat rapat. Kamera jalan. Foto senyum. Pidato tenang. Kalimatnya hampir sama semua:
“Pemerintahan tetap berjalan normal.”
Lha memang harus normal.
Yang ditanya rakyat itu bukan kantor buka atau tutup.
Yang ditanya rakyat itu:
“YANG BUSUK SUDAH DIBERSIHKAN BELUM?”
Jangan sampai Tulungagung cuma ganti sopir, tapi mesin bobrok di dalamnya masih dibiarkan hidup.
Karena rakyat sudah capek melihat drama model begini.
Kalau ada pejabat kena OTT, biasanya yang sibuk duluan itu pencitraan. Semua mendadak bicara pelayanan publik. Semua mendadak bicara transparansi. Semua mendadak bicara bersih-bersih.
Tapi giliran rakyat minta data proyek, APBD, nama kontraktor, dasar mutasi jabatan, alasan pengangkatan pejabat, semuanya mendadak muter-muter seperti setrika rusak.
KALAU MEMANG BERSIH, KENAPA TAKUT DIBUKA?
Kalau memang tidak ada permainan, kenapa rakyat harus susah cari informasi?
Kalau memang uang rakyat dipakai benar, kenapa banyak keputusan terasa gelap?
Ini bukan fitnah.
Ini hak rakyat.
Dalam negara hukum, pemerintah itu bukan raja.
Pemerintah itu pelayan rakyat.
Ada UU Administrasi Pemerintahan.
Ada AUPB.
Ada UU Pelayanan Publik.
Ada UU Keterbukaan Informasi Publik.
Semua itu mewajibkan pemerintah terbuka, hati-hati, tidak menyalahgunakan jabatan, dan tidak main-main dengan kewenangan.
Maka setelah OTT, seharusnya yang pertama dibuka itu bukan baliho ucapan semangat.
Tapi data.
Buka proyek.
Buka tender.
Buka e-katalog.
Buka siapa dapat pekerjaan.
Buka siapa dekat siapa.
Buka kenapa pejabat tertentu tiba-tiba naik.
Buka kenapa pejabat tertentu tiba-tiba hilang.
Karena rakyat sekarang tidak bodoh.
Rakyat tahu, permainan paling bahaya di daerah itu biasanya bukan di pidato.
Tapi di belakang meja.
Main proyek.
Main jabatan.
Main fee.
Main tanda tangan.
Main setor-setoran.
Dan yang paling bikin rakyat muak, biasanya semua dilakukan sambil bicara soal pengabdian.
YANG PALING RAWAN: BIROKRASI
Hari ini yang paling rawan justru soal birokrasi.
Publik berhak bertanya:
> “Apakah birokrasi Tulungagung benar-benar sedang dibersihkan, atau cuma sedang disusun ulang pemainnya?”
Karena kalau orang-orang lama masih pegang pengaruh, kalau pola lama masih dipakai, kalau budaya takut dan budaya titipan masih hidup, maka OTT kemarin tidak akan jadi pelajaran.
Cuma jadi jeda istirahat sebelum cerita lama terulang lagi.
Jangan salahkan rakyat kalau mulai curiga.
Sebab rakyat terlalu sering disuruh percaya, tapi terlalu jarang diberi bukti.
RAKYAT TIDAK BUTUH PENCITRAAN
Yang dibutuhkan Tulungagung hari ini bukan pidato manis.
Bukan rapat seremonial.
Bukan pencitraan media sosial.
Bukan foto pakai rompi lapangan.
Yang dibutuhkan rakyat adalah keberanian pemerintah membuka semuanya seterang-terangnya.
Karena pemerintahan yang bersih biasanya tenang saat diaudit.
Yang gelisah diperiksa biasanya memang menyimpan sesuatu.
Dan ingat.
Rakyat sekarang melihat.
Diam bukan berarti tidak tahu.
Bisa jadi rakyat cuma sedang menghitung:
SIAPA YANG BENAR-BENAR BEKERJA UNTUK DAERAH,
DAN SIAPA YANG CUMA SIBUK MENYELAMATKAN KURSINYA SENDIRI.
CATATAN REDAKSI
Tulisan ini merupakan opini dan kritik sosial berdasarkan informasi yang telah beredar di ruang publik.
Tulisan ini bukan putusan pengadilan dan bukan tuduhan pidana terhadap pihak tertentu.
Ruang hak jawab, hak koreksi, dan klarifikasi terbuka sepenuhnya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
LPK-YKBA
Lembaga Perlindungan Konsumen – Yayasan Konsumen Berdaya Abadi
