Oleh: Adv. Eko Puguh Prasetijo, S.H., M.H.CPM., CPCLE., CPArb.,CPL
(Pemimpin Redaksi rorokembang.com)
Tragedi hukum berupa Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang melumpuhkan puncak pimpinan di Tulungagung beberapa waktu lalu seharusnya menjadi alarm keras bagi seluruh jajaran birokrasi. Peristiwa itu tidak boleh dijadikan alasan bagi pemegang mandat kekuasaan saat ini untuk “tiarap” dalam ketakutan. Rakyat Tulungagung hari ini tidak butuh pemimpin yang hanya pandai bersolek di atas kertas surat-menyurat atau berlindung di balik benteng formalitas administratif. Kita butuh keberanian eksekusi!
I. Rasio Legis: Kekuasaan Bukan Pajangan di Ruang Tamu!
Secara filosofi hukum (ratio legis), penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati bukanlah sebuah “hadiah hiburan” atau sekadar pengisi kekosongan kursi untuk menghabiskan sisa waktu jabatan. Dalam diskursus Hukum Administrasi Negara, Plt adalah Kurator Darurat yang memikul beban konstitusional untuk menjamin denyut nadi pelayanan publik tidak berhenti sedetik pun.
Jangan pernah berlindung di balik tameng “kewenangan terbatas”. Itu adalah apologi khas birokrat yang kehilangan arah. Ingatlah prinsip fundamental Salus Populi Suprema Lex Esto—bahwa keselamatan dan kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi. Jika penyerapan anggaran tersumbat dan kebijakan strategis mandek hanya karena pimpinan daerah terlalu penakut untuk mengambil risiko, maka sesungguhnya ia sedang melakukan “malapraktik kekuasaan” yang nyata terhadap rakyatnya sendiri.
II. Anatomi APBD: Jangan Biarkan Keringat Rakyat “Membusuk” di Bank!
Mari kita bicara lebih tajam. APBD Tulungagung adalah akumulasi dari setiap tetes keringat rakyat yang harus diputar kembali ke jantung ekonomi masyarakat. Adalah sebuah kejahatan moral yang vulgar jika anggaran daerah dibiarkan mengendap hanya karena ketakutan pada bayang-bayang masa lalu.
Seorang pemimpin yang memiliki kewibawaan yuridis harus berani melakukan Diskresi Kreatif demi kemaslahatan umum. Jika Anda lebih takut pada pemeriksa daripada takut pada nasib rakyat yang pembangunannya tersendat, maka legitimasi moral kepemimpinan Anda patut dipertanyakan. Gerakkan roda anggaran itu sekarang, atau sejarah akan mencatat Anda sebagai bagian dari kegagalan sistemik yang membiarkan Tulungagung mati suri di tengah krisis.
III. Ultimatum Yuridis: Amputasi Sebelum Menjadi Kanker!
Sebagai praktisi hukum, saya ingatkan dengan sangat tegas: stabilitas pemerintahan tidak akan pernah lahir dari kompromi dengan “parasit-parasit” lama yang masih bersembunyi di balik ketiak kekuasaan. Plt Bupati memiliki mandat moral untuk melakukan pembersihan radikal.
Gunakan instrumen hukum untuk memangkas oknum birokrasi yang masih bermental “upeti” dan menghambat akselerasi. Tulungagung tidak butuh pejabat yang pandai menjaga jarak dengan masalah. Tulungagung butuh Eksekutor Yuridis yang mampu mencuci lantai birokrasi ini hingga tuntas, meski harus berdarah-darah.
Sebagai bagian dari komitmen terhadap jurnalisme yang sehat dan berimbang, kami menjunjung tinggi keterbukaan informasi. Apabila terdapat pihak-pihak yang merasa keberatan dengan substansi naskah ini, Redaksi rorokembang.com senantiasa membuka ruang seluas-luasnya untuk melayani Hak Jawab dan Hak Koreksi sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Kami percaya bahwa dialektika yang sehat adalah jalan menuju perbaikan Tulungagung yang lebih bermartabat.
Eko Puguh Prasetijo melaporkan untuk rorokembang.com.
masyarakat.
Catatan Redaksi: Sesuai dengan UU Pers No. 40 Tahun 1999, pihak yang merasa berkepentingan atau dirugikan dengan pemberitaan ini memiliki hak jawab dan hak koreksi. Sanggahan dapat dikirimkan, silakan hubungi redaksi melalui:
Email: trikaryabangkit@gmail.com
WhatsApp: +62 877-8841-0108
