ROROKEMBANG TULUNGAGUNG – Dalam Pengukuhan Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Tulungagung Masa Bakti 2025–2030, Jumat (5/12/2025), Bupati Tulungagung H. Gatut Sunu Wibowo, SE., ME. menyampaikan instruksi strategis paling tegas sejak awal kepemimpinannya. Ia memerintahkan dilaksanakannya rekonstruksi norma manajemen Dekranasda secara menyeluruh untuk mengakhiri praktik seremonial yang dinilai tidak efektif dan tidak sebanding dengan anggaran publik yang digunakan.
Dalam arahannya, Bupati menegaskan perlunya restrukturisasi total terhadap tata kelola, pola perencanaan, mekanisme pertanggungjawaban, hingga arah kebijakan Dekranasda. “Kita wajib membangun lembaga yang berbasis kinerja, bukan basa-basi acara,” tegasnya.
🔑 Mandat Reformasi
Untuk memastikan perubahan berjalan disiplin dan terukur, Bupati melibatkan Advokat Eko Puguh Prasetijo, S.H., M.H., CPM., CPCLE., CPArb., CPL. Sosok ini dikenal konsisten mengawal pemberdayaan UMKM Tulungagung. “Saya membutuhkan pendampingan yang berani dan berintegritas. Saudara Eko Puguh saya libatkan sebagai bagian dari garis depan reformasi,” ujar Bupati.
🧵 Transformasi Sektor Batik
Bupati menekankan bahwa sektor batik Tulungagung harus menjadi prioritas reformasi. Ia mengkritisi kebiasaan menjadikan batik hanya sebagai atribut acara tanpa strategi serius untuk meningkatkan nilai ekonomi perajin.
“Batik bukan sekadar simbol. Batik adalah sektor yang dapat menggerakkan ekonomi jika dikelola dengan visi dan standar yang benar,” katanya.
Evaluasi menyeluruh terhadap bahan baku, kapasitas perajin, inovasi desain, hingga penetrasi pasar menjadi kewajiban. Program yang tidak mendukung penguatan batik akan dieliminasi agar anggaran dialihkan ke kegiatan produktif.
📊 Benchmarking Substantif
Sebagai langkah awal, benchmarking dilakukan ke pusat unggulan batik di Surakarta (Solo): Kampung Batik Laweyan, Kampung Batik Kauman, dan Pasar Klewer. Namun Bupati menegaskan benchmarking tidak boleh berhenti pada dokumentasi foto atau laporan permukaan.
“Kita membutuhkan rekomendasi implementatif yang dapat langsung diuji dan diterapkan di Tulungagung,” tegasnya.
📌 Standar Manajemen Baru
Bupati menetapkan tiga norma manajemen baru bagi Dekranasda:
- Setiap kegiatan wajib dinilai berdasarkan manfaat langsung bagi perajin dan UMKM.
- Tidak ada anggaran untuk kegiatan tanpa keluaran terukur.
- Program harus dipertanggungjawabkan secara substantif, bukan sekadar administratif.
“Kita harus menutup bab lama yang penuh simbol, dan membuka bab baru berisi kerja nyata,” pungkasnya.
🏛️ Penutup
Instruksi ini menandai fase reformasi manajemen Dekranasda Tulungagung yang tidak bisa ditunda. Tradisi seremonial dihentikan, tradisi kerja nyata dimulai. Akuntabilitas publik diperkuat.
Eko Puguh Prasetijo bersama jajaran Dekranasda kini memegang mandat penting untuk memastikan transformasi berjalan sesuai visi Bupati: pemerintahan yang efektif, efisien, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat Tulungagung.
Eko Puguh, melaporkan dari Bungur Tulungagung.
ROROKEMBANG MELAPORKAN UNTUK ANDA SEMUA
Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami,sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12)Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: trikaryabangkit@gmail.com atau WA +6287788410108 Terima kasih.
