Oleh: Hadi Purnomo
Pengurus LPK-YKBA
Rakyat Tulungagung sekarang ini bukan lagi butuh pidato. Bukan butuh senyum kamera. Bukan butuh kalimat normatif yang muter-muter kayak kipas angin rusak.
Rakyat cuma pengin satu: pemerintahan ini jangan tambah amburadul setelah OTT.
Karena terus terang saja, setelah kepala daerah kena OTT, kepercayaan masyarakat itu runtuh. Orang bawah mulai bingung. Pegawai mulai takut. Program mulai tersendat. Yang paling bahaya, rakyat mulai curiga jangan-jangan pemerintah daerah cuma sibuk selamatkan kursi masing-masing.
Di situ sebenarnya rakyat berharap kepada Plt. Bupati. Walaupun statusnya sementara, paling tidak ada keberanian menunjukkan kalau pemerintah masih punya muka di depan rakyat.
Tapi yang terjadi sekarang justru bikin masyarakat bertanya-tanya.
Kenapa semuanya terasa dingin?
Kenapa seperti tidak ada keberanian?
Kenapa kesannya semua orang malah memilih aman sendiri-sendiri?
Padahal keadaan daerah sedang tidak baik-baik saja.
Rakyat kecil tidak paham teori hukum administrasi. Tidak ngerti soal batas kewenangan Plt. Tapi rakyat paham satu hal: kalau rumah lagi kebakaran, masa pemimpinnya cuma berdiri sambil bilang “saya hanya sementara”.
Itu yang bikin kecewa.
Karena jabatan Plt. itu memang sementara, tapi tanggung jawab moralnya tidak sementara. Ketika daerah lagi gaduh setelah OTT, diam terlalu lama justru bisa dibaca publik sebagai sikap tidak peduli.
Tidak perlu marah-marah. Tidak perlu cari panggung. Tapi minimal ada tindakan yang membuat rakyat merasa pemerintah masih bekerja untuk rakyat, bukan sekadar menjaga meja dan kursi.
Kalau memang ada proyek yang bermasalah, buka ke publik secara terang.
Kalau ada birokrasi yang kacau, benahi pelan-pelan.
Kalau ada pejabat yang bikin malu pemerintahan, evaluasi.
Kalau ada pelayanan rakyat yang macet, turun langsung lihat keadaan.
Jangan semuanya cuma dibungkus kata “menunggu”.
Karena rakyat sudah terlalu capek menunggu.
Yang membuat keadaan tambah berbahaya sebenarnya bukan hanya OTT itu sendiri. Tetapi kalau sesudah OTT, pemerintah malah terlihat kehilangan arah, kehilangan keberanian, dan kehilangan rasa malu di depan masyarakat.
Kalau kondisi seperti ini terus dibiarkan, publik bisa makin tidak percaya kepada pemerintah daerah. Dan kalau kepercayaan rakyat sudah jatuh, membangunnya kembali itu jauh lebih susah daripada memasang baliho atau pidato pencitraan.
Tulisan ini bukan untuk menghina siapa pun. Ini kritik sosial dan bentuk kepedulian masyarakat sipil agar pemerintahan daerah tetap berjalan sehat, terbuka, dan bertanggung jawab kepada rakyat sebagaimana semangat pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Sebab jabatan bisa sementara.
Tapi keberanian dan tanggung jawab kepada rakyat akan selalu diingat masyarakat.
Catatan Redaksi:
Tulisan ini merupakan opini penulis berdasarkan pandangan umum terhadap fenomena sosial dan penegakan hukum. Redaksi menghormati asas praduga tak bersalah serta membuka ruang hak jawab dan hak koreksi sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Silakan hubungi redaksi melalui:
Email: trikaryabangkit@gmail.com
WhatsApp: +62 877-8841-0108
