OPINI
Oleh: Eko Puguh Prasetijo
Ada yang ganjil dalam dokumen anggaran Jember.
Bukan ganjil kecil. Bukan sekadar salah kolom. Bukan perkara teknis yang bisa ditutup dengan kalimat, “semua sudah sesuai prosedur.”
Temuan Kejanggalan Anggaran
Dalam Lampiran IIIb APBD 2026, muncul 152 baris hibah barang/jasa pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup:
- Seluruh alamat penerima kosong.
- Sebanyak 144 baris memakai nama generik: “Pembangunan Jalan Lingkungan”.
Pertanyaannya sederhana: bagaimana mungkin hibah punya nilai, tetapi tidak punya alamat?
Pentingnya Sebuah Alamat:
Hibah tanpa alamat adalah masalah serius. Sebab dalam keuangan daerah, alamat bukan hiasan tabel. Alamat adalah pintu verifikasi. Dari alamat, publik bisa tahu siapa penerima manfaatnya, di mana lokasinya, apakah proposalnya ada, apakah pekerjaan benar terjadi, dan apakah uang rakyat sampai kepada tujuan yang sah.
Kalau alamat kosong, jejak pengawasan ikut kosong.
Aliran Dana yang Misterius
Lebih mengejutkan lagi, nilai hibah barang/jasa pada dinas itu bergerak dari Rp26,819 miliar menjadi Rp0.
Ke mana anggaran itu pergi?
- Dibatalkan?
- Digeser?
- Direklasifikasi?
- Dipindahkan ke belanja modal?
- Masuk ke subkegiatan lain?
- Atas dasar keputusan siapa?
- Dengan dokumen apa?
- Disetujui kapan?
- Dibayar kepada siapa?
Pertanyaan itu belum dijawab. Tetapi tiga hari kemudian, muncul SP2D 047 LS CIPTAKARYA tertanggal 16 Maret 2026.
Nilai: Jumbo, Rp23,933 miliar.
Penerima: PT Matrix Jaya Unggul.
Keperluan: Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya Termin I 95 persen, Pembangunan PJU Perumahan DPRKPLH.
Di sinilah negara harus hadir. Karena pola ini terlalu serius untuk dibiarkan menjadi percakapan pinggir jalan. Lampiran hibah kehilangan alamat. Anggaran puluhan miliar menjadi nol. Lalu pembayaran besar muncul hanya dalam rentang hari.
Ini belum vonis pidana. Tetapi ini sudah cukup untuk menjadi pintu audit.
Tuntutan Aksi: KPK dan BPK Harus Turun tangan
- KPK harus turun.
- BPK harus mengaudit.
Kejari Jember, Kejati Jawa Timur, dan Kejagung harus membuka dokumen dari hulu ke hilir.
Bukan audit meja. Bukan klarifikasi basa-basi. Bukan konferensi pers yang hanya mengulang kalimat “masih didalami.” Yang dibutuhkan adalah audit maraton.
Buka Semua Dokumen:
Buka DPA. Buka DPPA. Buka RKA. Buka SPD. Buka SPP. Buka SPM. Buka SP2D. Buka kontrak. Buka HPS. Buka dokumen pemilihan penyedia. Buka adendum. Buka BAST. Buka berita acara pemeriksaan. Buka daftar lokasi PJU. Buka koordinat titik. Buka spesifikasi barang. Buka harga satuan. Buka bukti progres 95 persen.
Kalau pembayaran termin 95 persen sudah dilakukan, maka fisiknya harus bisa dihitung:
- Berapa titik PJU yang dibangun?
- Di mana lokasinya?
- Menyala atau tidak?
- Sesuai spesifikasi atau tidak?
- Siapa yang memeriksa?
- Siapa yang menandatangani?
- Siapa yang menyatakan pekerjaan layak dibayar hampir penuh?
Prinsip Transparansi Uang Rakyat
Jember tidak boleh dipaksa percaya tanpa bukti. Rakyat tidak boleh hanya diberi penjelasan lisan sementara dokumen anggaran menyisakan lubang besar.
Kalau benar, buktikan.
Kalau salah administrasi, buka siapa yang bertanggung jawab.
Kalau ada kerugian negara, pulihkan.
Kalau ada rekayasa anggaran, bongkar.
Kalau ada permainan proyek, seret ke terang hukum.
Ingat: uang APBD bukan uang pejabat. Bukan uang dinas. Bukan uang kontraktor. Bukan uang kelompok politik. APBD adalah uang rakyat Jember.
Maka setiap rupiah harus punya dasar. Setiap hibah harus punya penerima. Setiap penerima harus punya alamat. Setiap pembayaran harus punya pekerjaan. Setiap pekerjaan harus punya bukti fisik.
Kesimpulan
Jangan biarkan Jember menjadi daerah di mana alamat hibah kosong, tetapi uang negara cepat menemukan rekening tujuannya. Jangan biarkan dokumen publik berubah menjadi kabut. Jangan biarkan angka puluhan miliar berpindah tanpa jejak yang bisa diuji rakyat.
Hari ini, pertanyaannya bukan lagi apakah dokumen ini janggal. Pertanyaannya: apakah aparat negara berani membongkarnya?
KPK, BPK, Kejari Jember, Kejati Jawa Timur, dan Kejagung harus turun sekarang.
Audit Jember.
Buka APBD.
Telusuri SP2D jumbo.
Periksa fisik PJU.
Uji semua tanda tangan.
Dan pastikan uang rakyat tidak berjalan dalam gelap.
