Berita Acara Resmi Menegaskan “Sepakat untuk Tidak Sepakat”. Jangan Sampai Keputusan Kolektif Kehilangan Makna di Tengah Informasi yang Berbeda.
Oleh: Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., C.Med.
Unsur Pakar Dewan Pengupahan Kabupaten Jember
ROROKEMBANG JEMBER — Ngeri apabila pernyataan mengenai kebijakan yang menyangkut penghidupan ribuan pekerja beredar tanpa kejelasan dasar dokumen. Terlebih ketika informasi tersebut menyangkut hasil musyawarah lembaga resmi yang telah menuntaskan seluruh rangkaian pembahasannya.
Polemik Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jember 2027 mengemuka setelah Suarapaginews.com, Minggu (22/11/2026), memberitakan usulan sebesar Rp3.277.270 dengan menyebut bahwa Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) telah mencapai kesepakatan pada pertemuan sebelumnya.
Faktanya, berita acara pleno tanggal 20 November 2026 justru menunjukkan hasil berbeda: DEPEKAB SEPAKAT UNTUK TIDAK SEPAKAT.
Persoalan ini bukan sekadar perbedaan angka. Lebih mendasar, menyangkut penghormatan terhadap mekanisme kelembagaan, keutuhan informasi, dan hak masyarakat memperoleh penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
DEPEKAB SUDAH TUNTAS, BUKAN BELUM SEPAKAT!
Sidang Pleno Pembahasan Usulan Besaran Nominal UMK Jember 2027 berlangsung di Aula Bawah Pemerintah Kabupaten Jember, Jumat (20/11/2026), pukul 19.00 hingga 22.08 WIB.
Forum yang melibatkan unsur pengusaha, serikat pekerja, pemerintah, dan pakar tersebut telah menyelesaikan tugasnya dengan rumusan tertulis:
“Dewan Pengupahan Kabupaten Jember sepakat untuk tidak sepakat atas rumusan nominal yang ditentukan peraturan perundang-undangan sehingga penetapan nominal UMK Tahun 2027 sepenuhnya diserahkan kepada otoritas Gubernur Jawa Timur.”
Rumusan itu merupakan hasil resmi musyawarah, bukan tanda bahwa pekerjaan Depekab masih tertunda.
Dokumen mencatat tiga usulan nominal dari unsur yang terlibat:
1. APINDO: Rp3.194.886,75
2. SPSI: Rp3.388.722
3. Sarbumusi bersama SP-BUN: Rp3.464.027
Tidak satu pun nominal tersebut memperoleh persetujuan bersama.
Artinya tegas: musyawarah telah selesai, hasilnya telah dituangkan, tetapi tidak menghasilkan satu angka kesepakatan.
Menyebut kondisi tersebut sebagai proses yang belum mencapai keputusan berpotensi mengaburkan substansi. Sebab, keputusan forum justru telah lahir, yakni kesepakatan untuk tidak menyepakati besaran nominal.
JANGAN SAMPAI DEPEKAB HANYA MENJADI PELENGKAP FORMALITAS!
Bayangkan sebuah lembaga resmi mempertemukan berbagai kepentingan, menghabiskan waktu untuk berunding, mempertimbangkan kemampuan dunia usaha serta kebutuhan pekerja, kemudian menandatangani hasil musyawarah.
Namun, ketika informasi yang beredar menggambarkan seolah-olah forum itu telah menyepakati nominal tertentu, bukankah wajar masyarakat mempertanyakan bagaimana keputusan kolektif tersebut ditempatkan?
Inilah persoalan yang perlu dijernihkan.
Depekab mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan dalam proses pengupahan. Kehadirannya bukan hiasan administratif, apalagi sekadar memenuhi prosedur.
Perbedaan pendapat yang dihasilkan melalui mekanisme sah tetap mempunyai nilai kelembagaan. Tidak tercapainya persetujuan nominal bukan berarti forum gagal menjalankan tugasnya.
Jangan sampai hasil kerja yang telah ditetapkan kehilangan arti hanya karena penyampaian informasi tidak membedakan keputusan Depekab dengan rekomendasi pemerintah daerah.
ANGKA Rp3.277.270 DARI MANA? PUBLIK BERHAK MEMPEROLEH PENJELASAN!
Nominal Rp3.277.270 tidak tercatat sebagai kesepakatan pleno tanggal 20 November 2026.
Sementara itu, Suarapaginews.com menyebut adanya pembahasan bersama Bupati Muhammad Fawait pada Sabtu (21/11/2026).
Kedua peristiwa harus dibedakan secara jelas.
Bupati tidak menghadiri pleno tanggal 20 November sebagaimana disampaikan dalam klarifikasi pemimpin sidang. Seorang asisten kepala daerah disebut hadir menjelang kegiatan berakhir.
Adapun pertemuan lanjutan tanggal 21 November memerlukan penjelasan tersendiri mengenai hasil, peserta, dan dasar rekomendasinya.
Secara hukum, bupati mempunyai peran menyampaikan rekomendasi pengupahan, sedangkan kewenangan menetapkan UMK berada pada Gubernur Jawa Timur.
Karena itu, usulan pemerintah kabupaten tidak dapat secara otomatis dinyatakan sebagai kesepakatan Depekab apabila berita acara forum menunjukkan hal berbeda.
Pernyataan mengenai hasil lembaga resmi harus dapat ditelusuri landasannya. Tanpa kejelasan tersebut, masyarakat berisiko memperoleh gambaran yang tidak utuh.
NGERI JIKA KEPERCAYAAN PUBLIK TERKIKIS!
Persoalan pengupahan bukan sekadar urusan rupiah. Di dalamnya terdapat kebutuhan hidup keluarga pekerja, keberlanjutan perusahaan, kepastian investasi, serta tanggung jawab pemerintah menjaga keseimbangan kepentingan.
Karena itu, kejelasan fakta bukan kemewahan. Kejujuran informasi merupakan kewajiban moral sekaligus fondasi keadilan.
Masyarakat berhak mengetahui asal-usul nominal Rp3.277.270, dokumen yang mendasarinya, dan kedudukannya dalam proses rekomendasi kepada gubernur.
Pertanyaan tersebut bukan tuduhan kepada siapa pun. Justru melalui keterbukaan, setiap pihak memperoleh kesempatan menjelaskan fakta secara proporsional.
JEMBER BERHAK TAHU. PEKERJA BERHAK MENDAPAT KEPASTIAN. PENGUSAHA BERHAK ATAS KEJELASAN. HASIL KERJA DEPEKAB PATUT DIHORMATI.
Satu fakta tetap harus dijaga:
DEPEKAB JEMBER TELAH TUNTAS BEKERJA. HASILNYA BUKAN KESEPAKATAN NOMINAL, MELAINKAN “SEPAKAT UNTUK TIDAK SEPAKAT”.
Jangan sampai perbedaan antara dokumen resmi dan informasi yang beredar justru menimbulkan ketidakpastian baru.
Sebab, keadilan tidak cukup diumumkan melalui angka. Ia harus dibangun melalui proses yang benar, informasi yang jujur, dan penghormatan terhadap keputusan lembaga.
CATATAN REDAKSI
Tulisan ini merupakan ulasan berbasis berita acara pleno tanggal 20 November 2026, pemberitaan yang telah dipublikasikan, serta klarifikasi narasumber. Perbedaan informasi disampaikan untuk kepentingan verifikasi publik, bukan sebagai tuduhan ataupun penilaian terhadap pihak tertentu.
Redaksi membuka ruang konfirmasi bagi Pemerintah Kabupaten Jember, Dewan Pengupahan, Suarapaginews.com, serta semua pihak terkait.
Redaksi siap menerima dan melayani Hak Jawab maupun Hak Koreksi sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan ketentuan pemberitaan yang berlaku.

















