Oleh: Adv. Eko Puguh Prasetijo, S.H., M.H., CPM., CPCLE., CPArb., CPL.
ROROKEMBANG TULUNGAGUNG – Keberhasilan pembangunan daerah tidak bisa hanya diukur dari angka-angka di atas kertas atau serapan anggaran yang tinggi. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan di Tulungagung saat ini tengah menghadapi tantangan stagnasi yang serius. Anggaran daerah bernilai triliunan rupiah dialokasikan setiap tahun, namun dampaknya belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat di akar rumput. Infrastruktur jalan yang rusak, pemulihan ekonomi kelas bawah yang lambat, serta pelayanan publik yang birokratis dan kaku masih menjadi persoalan klasik yang belum tuntas.
Masyarakat kerap disuguhi formalitas administratif. Rapat koordinasi di ruang nyaman, seremoni peresmian, hingga klaim kesuksesan laporan realisasi anggaran terus dipublikasikan. Namun, realitas sosial sering kali berbicara sebaliknya. Sistem pemerintahan daerah seolah berjalan tanpa kompas inovasi yang jelas; bergerak secara normatif, terjebak dalam rutinitas, dan cenderung cari aman akibat kekhawatiran sistemik dalam mengambil keputusan.
Kondisi lamban ini menjadi sorotan tajam. Ada indikasi kuat mengenai melemahnya mentalitas terobosan di dalam tubuh birokrasi lokal, yang jika dibiarkan, akan membuat daerah ini berjalan di tempat di tengah laju digitalisasi dan modernisasi.
”Triliunan uang rakyat mengalir untuk mendanai mesin birokrasi, namun efektivitas kinerjanya terhadap kesejahteraan masyarakat masih dipertanyakan. Kita tidak butuh aparatur yang hanya cakap menyusun laporan administrasi yang indah demi menyenangkan atasan. Kita butuh keberanian eksekusi dan nyali untuk membongkar sumbatan sistem agar Tulungagung tidak tertinggal jauh dari daerah lain.”
Lebih dari itu, kultur feodalistik berwujud “Asal Bapak Senang” (ABS) disinyalir masih subur dipelihara. Sebagian pemegang kebijakan di level teknis cenderung memilih berlindung di balik kerumitan regulasi daripada mengambil langkah diskresi yang terukur demi kepentingan mendesak publik. Akibatnya, penanganan urusan rakyat yang bersifat darurat sering kali tertunda secara administratif.
Perlu diingat bersama, daerah ini dibangun dari keringat dan pajak masyarakat Tulungagung. Oleh karena itu, birokrasi harus menjadi pelayan yang adaptif terhadap perubahan, bukan kelompok yang alergi terhadap kritik. Jika pola kerja yang lamban dan minim tanggung jawab moral ini tidak segera direformasi secara total, Tulungagung hanya akan menjadi penonton di tengah pesatnya perkembangan daerah tetangga.
Masyarakat hari ini sudah jenuh dengan janji dan tumpukan laporan—mereka menuntut bukti nyata dan kemanfaatan yang langsung terasa di lapangan.
CATATAN REDAKSI :
Tulisan di atas ini diterbitkan murni sebagai perwujudan fungsi kontrol sosial media massa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 UU No. 40/1999 tentang Pers. Tulisan ini tidak dirancang untuk menuduh, menyudutkan, atau menyerang kehormatan pribadi/individu tertentu, melainkan sebagai evaluasi kritis-objektif terhadap sistem, kultur kerja kelembagaan, dan mutu pelayanan publik di daerah. Sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik dan hukum yang berlaku, Redaksi menjamin penuh dan siap menerima Hak Jawab maupun Hak Koreksi dari pihak manapun yang merasa memerlukan ruang klarifikasi atas ulasan publik ini.
