Bau tidak pernah lahir tanpa sebab. Ketika masyarakat mulai mengeluhkan bau yang diduga berasal dari suatu aktivitas usaha hingga mengganggu kehidupan sehari-hari, persoalannya tidak lagi berhenti pada rasa tidak nyaman. Persoalan itu telah memasuki ruang kepentingan publik yang wajib dijawab oleh negara melalui mekanisme hukum yang objektif.
Keluhan warga Desa Candijati, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, harus dipandang sebagai peringatan hukum, bukan sekadar keluhan sosial. Apakah dugaan tersebut benar atau tidak, jawabannya tidak boleh ditentukan oleh opini, perdebatan, maupun asumsi. Jawabannya hanya dapat diperoleh melalui pemeriksaan yang profesional, ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, sudah saatnya Aparat Penegak Hukum bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember segera melakukan audit investigatif secara komprehensif. Pemeriksaan lapangan, pengambilan sampel, uji laboratorium, evaluasi sistem pengelolaan limbah, serta pemeriksaan terhadap dokumen persetujuan lingkungan merupakan langkah yang patut dilakukan sesuai kewenangan masing-masing untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup.
Audit investigatif bukanlah bentuk penghukuman.
Audit adalah jalan negara menemukan kebenaran.
Masyarakat tidak boleh dibiarkan hidup dalam ketidakpastian. Di sisi lain, setiap pelaku usaha juga berhak memperoleh kepastian hukum. Kepastian itu hanya dapat lahir apabila seluruh dugaan diuji dengan data, fakta, metode ilmiah, dan proses hukum yang benar.
Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh kegiatan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, maka hasil tersebut harus diumumkan secara terbuka sebagai bentuk pemulihan kepercayaan publik dan kepastian hukum bagi pihak pengelola. Sebaliknya, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan resmi ditemukan pelanggaran, maka seluruh instrumen penegakan hukum harus dijalankan secara profesional, proporsional, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Negara hukum tidak dibangun oleh spekulasi.
Negara hukum dibangun oleh keberanian menguji fakta.
Editorial ini tidak dimaksudkan untuk menghakimi atau menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran hukum. Editorial ini merupakan seruan agar negara hadir menjalankan fungsi pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum secara objektif terhadap setiap dugaan yang telah menimbulkan keresahan masyarakat.
Diam bukanlah penyelesaian.
Menunda pemeriksaan bukanlah jawaban.
Semakin lama kepastian hukum ditunda, semakin besar ruang bagi spekulasi yang justru merugikan seluruh pihak, baik masyarakat maupun pihak yang menjadi objek pemberitaan.
Oleh karena itu, Redaksi Rorokembang.com mengajak seluruh instansi yang memiliki kewenangan untuk bertindak cepat, profesional, transparan, dan akuntabel. Bukan untuk mencari siapa yang harus dipersalahkan, melainkan untuk memastikan bahwa hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat benar-benar terlindungi, sekaligus memberikan kepastian hukum yang adil bagi semua pihak.
Publik tidak menunggu perdebatan. Publik menunggu kepastian.
Dan dalam negara hukum, kepastian hanya lahir ketika fakta diperiksa, diuji, dan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
—
Catatan Redaksi
Editorial ini merupakan pendapat redaksi yang disusun berdasarkan informasi yang telah diperoleh serta adanya keluhan masyarakat sebagaimana diberitakan. Editorial ini tidak menyimpulkan telah terjadi pelanggaran hukum ataupun tindak pidana, dan tidak dimaksudkan untuk menghakimi pihak mana pun. Penilaian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran sepenuhnya merupakan kewenangan instansi yang berwenang berdasarkan hasil pemeriksaan, audit, dan proses hukum yang sah.
Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, Redaksi Rorokembang.com membuka dan siap melayani Hak Jawab, Hak Koreksi, maupun klarifikasi dari seluruh pihak yang berkepentingan. Setiap penjelasan, data, atau dokumen resmi yang disampaikan akan dimuat secara proporsional sebagai wujud keberimbangan, akurasi, dan tanggung jawab jurnalistik.
