Oleh : EKO PUGUH PRASETIJO
ROROKEMBANG JEMBER — Ada angka hampir Rp24 miliar dalam dokumen
SP2D untuk pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Perumahan di Jember.
Tepatnya Rp23.933.555.200.
SP2D tersebut bertanggal 16 Maret 2026 dan mencantumkan keterangan “Termin I (95%) Pembangunan PJU Perumahan.”
Namun, ketika Lampiran II Perkada Jember Nomor 3 Tahun 2026 ditelusuri, rekening Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya dan angka Rp23.933.555.200 tersebut belum ditemukan pada rincian subkegiatan yang sama dalam dokumen yang diperiksa.
Kata pentingnya adalah: belum ditemukan.
Temuan itu tidak berarti anggarannya pasti tidak ada. Tidak pula membuktikan SP2D tersebut diterbitkan tanpa dasar anggaran.
Tetapi rakyat Jember berhak bertanya:
Hampir Rp24 miliar itu dasar anggarannya ada di dokumen mana?
Dan karena SP2D menyebut pembangunan PJU Perumahan:
PJU-nya dibangun di mana saja?
Perkada 13 Maret, SP2D 16 Maret
Perkada Nomor 3 Tahun 2026 yang ditelusuri bertanggal 13 Maret 2026.
SP2D Rp23.933.555.200 bertanggal 16 Maret 2026.
Selisihnya tiga hari.
Selisih tiga hari tersebut bukan bukti adanya pelanggaran.
Namun, kronologi itu menimbulkan pertanyaan yang dapat dijawab secara konkret:
Dokumen anggaran apa yang berlaku dan menjadi dasar penerbitan SP2D Rp23.933.555.200 pada 16 Maret 2026?
Ada Keterangan “Termin I 95 Persen”
Dalam SP2D juga tercantum “Termin I (95%) Pembangunan PJU Perumahan.”
Keterangan 95 persen tersebut juga tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran.
Tetapi karena menyangkut hampir Rp24 miliar uang publik, masyarakat wajar bertanya:
Berapa nilai kontraknya?
Apa dasar pembayaran Termin I sebesar 95 persen?
Berapa progres pekerjaan ketika pembayaran diajukan?
Berapa jumlah PJU yang harus dibangun atau dipasang?
Di mana saja lokasi pekerjaannya?
Jawabannya dapat diuji melalui kontrak, dokumen pelaksanaan pekerjaan, dan kondisi PJU di lapangan.
Jejak Anggaran Tahun Sebelumnya
Dokumen yang ditelusuri juga menunjukkan bahwa rekening Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya telah tercatat pada tahun-tahun sebelumnya.
Pada 2024 nilainya Rp4,235 miliar.
Pada 2025, sebelum perubahan tercatat Rp24 miliar, kemudian setelah perubahan menjadi Rp72,089 miliar.
Perubahan angka tersebut tidak otomatis menunjukkan adanya penyimpangan.
Angka tahun 2024, 2025, dan SP2D tahun 2026 juga tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruhnya merupakan satu kontrak, satu paket pekerjaan, atau satu rangkaian pembayaran yang sama.
Data tersebut merupakan konteks anggaran yang perlu dibaca bersama dokumen pelaksanaan masing-masing tahun.
Ini Bukan Vonis Korupsi
Batas pemberitaan ini harus dibuat terang.
Penelusuran dokumen ini belum membuktikan adanya korupsi, mark-up, proyek fiktif, pembayaran ilegal, ataupun kerugian negara sebesar Rp23,93 miliar.
Belum pula dapat disimpulkan bahwa SP2D tersebut diterbitkan tanpa dasar anggaran.
Yang ditemukan dalam penelusuran ini adalah pertanyaan dari perbandingan dokumen yang belum terjawab oleh dokumen yang tersedia dan diperiksa saat ini.
Karena itu, berita ini tidak menentukan siapa yang bersalah dan tidak menuduh pihak tertentu melakukan tindak pidana.
Yang diminta sederhana:
JELASKAN DENGAN DOKUMEN.
Apa dasar anggarannya?
Berapa nilai kontraknya?
Apa dasar Termin I 95 persen?
Berapa jumlah PJU yang dibangun?
Di mana lokasi pekerjaannya?
Dan berapa progres pekerjaan ketika pembayaran diajukan?
Jika dokumen dan kondisi pekerjaan di lapangan sesuai, rakyat Jember memperoleh jawaban yang terang.
Rakyat Tidak Perlu Menjadi Auditor
Masyarakat Jember tidak perlu membaca ribuan halaman APBD.
Tidak perlu menghafal kode rekening.
Tidak perlu pula menjadi auditor untuk memahami persoalan ini.
Cukup pahami tiga fakta:
Pertama, ada SP2D Rp23.933.555.200 untuk PJU Perumahan.
Kedua, dalam SP2D tercantum Termin I 95 persen.
Ketiga, dalam rincian Lampiran II Perkada Nomor 3 Tahun 2026 yang ditelusuri, rekening dan angka Rp23.933.555.200 tersebut belum ditemukan pada subkegiatan yang sama.
Maka pertanyaan publik menjadi sangat sederhana:
ANGGARANNYA DI MANA?
PEKERJAANNYA DI MANA?
Pertanyaan pertama dijawab dengan dokumen.
Pertanyaan kedua dijawab dengan hasil pekerjaan di lapangan.
Hampir Rp24 miliar tidak membutuhkan gaduh. Rakyat Jember membutuhkan jawaban yang terang dan dapat diperiksa.
SUMBER DATA
Pemberitaan ini disusun berdasarkan penelusuran dokumen yang tersedia pada redaksi, antara lain Lampiran II Penjabaran APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2024, Lampiran II Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025, Lampiran II Perkada Nomor 3 Tahun 2026 tanggal 13 Maret 2026, Lampiran IIIa dan IIIb terkait, serta SP2D Nomor 047 tanggal 16 Maret 2026 senilai Rp23.933.555.200.
Temuan “belum ditemukan” dalam pemberitaan ini terbatas pada dokumen yang tersedia dan telah ditelusuri. Pernyataan tersebut bukan kesimpulan bahwa dasar anggaran tidak ada atau bahwa telah terjadi pelanggaran hukum.
HAK JAWAB DAN HAK KOREKSI
Redaksi membuka Hak Jawab dan Hak Koreksi kepada Pemerintah Kabupaten Jember, perangkat daerah terkait, pelaksana pekerjaan, maupun pihak lain yang berkepentingan.
Setiap klarifikasi, penjelasan, dan dokumen pendukung yang diterima akan diverifikasi serta ditindaklanjuti secara proporsional sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan pedoman Dewan Pers yang berlaku. Pedoman Hak Jawab Dewan Pers menempatkan Hak Jawab sebagai bagian dari tanggung jawab pers terhadap pemberitaan yang merugikan pihak lain. (JDIH Dewan Pers)
Berita ini tidak memvonis siapa pun. Berita ini mengajukan pertanyaan berdasarkan dokumen: ada SP2D hampir Rp24 miliar untuk PJU Perumahan; jejak rekening dan angka tersebut belum ditemukan pada rincian subkegiatan yang sama dalam dokumen anggaran yang diperiksa. Rakyat Jember berhak mengetahui: dasar anggarannya di mana dan pekerjaannya di mana?
