Oleh: Eko Puguh Prasetijo, S.H., M.H., CPM., CPCLE., CPArb., CPL.
(Ketua Advokasi Asosiasi Petani Tembakau DPN)
Pengantar Redaksi: Jangan Jadikan Petani Tumbal Kompromi Fiskal
Pemerintah kelihatan bangga waktu memutuskan buat nahan atau enggak naikin tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) tahun 2026 ini. Keputusan itu dianggap sebagai jalan tengah biar ekonomi makro tetap adem. Tapi, kalau kita mau jujur dan lihat langsung ke akar rumput, kebijakan status quo itu sama sekali belum menyelesaikan masalah utama petani tembakau di tingkat hulu.
Sebagai Ketua Advokasi Asosiasi Petani Tembakau, saya ngomong apa adanya tanpa tedeng aling-aling: angka penerimaan negara yang aman di atas kertas tidak boleh ditebus dengan mengorbankan periuk nasi petani di perdesaan. Negara enggak boleh cuma mikirin setoran pajak dan tunduk pada tekanan industri besar, sementara para penggarap tanah dibiarkan menjerit nanggung beban hidup yang makin menghimpit.
I. Bedah Masalah: Beban Cukai Dilempar ke Pundak Petani
Bertahun-tahun, arah kebijakan fiskal kita selalu menempatkan petani di posisi paling buncit. Waktu target cukai dipatok tinggi tanpa aturan main yang adil, hukum pasar yang kejam langsung jalan sendiri. Beban pajaknya nggak ketahan di pabrik, melainkan diover ke bawah (downward shifting).
Pabrikan besar yang kepentok biaya produksi dan beban cukai akhirnya cari gampang: mereka nekan harga beli daun tembakau dari petani lokal semurah-murahnya. Di sinilah letak ketidakadilannya. Negara memburu target kas negara, tapi di saat yang sama membiarkan petani babak belur dihantam pasar bebas, dijajah peredaran rokok ilegal, dan dibiarkan gigit jari waktu harga panen anjlok. Prinsip proporsionalitas keadilan dilanggar telak, karena beban paling brutal justru dipikul oleh orang yang paling lemah di akar rumput.
II. Evaluasi Aturan: Antara Alokasi DBH dan Lemahnya Tata Niaga
Aturan teknis soal Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) sering dipamerin sebagai bentuk perhatian pemerintah. Tapi kalau dibedah pakai logika perlindungan pelaku usaha, aturan itu bolong di mana-mana:
Harga Dasar Panen Tidak Jelas: Dana cukai sering habis terserap buat urusan birokrasi dan proyek seremonial pejabat. Padahal, yang paling ditunggu petani itu aturan hukum yang tegas dan memaksa buat ngelindungin harga tebus tembakau rakyat supaya nggak terus-terusan dipermainkan industri.
Petani Tidak Pernah Diajak Musyawarah: Pemerintah dan pembuat aturan main seenaknya sendiri bikin kebijakan fiskal tanpa pernah nanya langsung ke petani di ladang, seolah-olah keringat kami ini tidak ada harganya di hadapan meja kekuasaan.
Pengawasan Pasar Produk Olahan Lemah: Lemahnya pengawasan terhadap gempuran rokok ilegal dan regulasi impor tembakau semakin mempersempit ruang gerak serta daya saing hasil panen petani lokal.
III. Tuntutan Tegas Tanpa Kompromi Asosiasi Petani Tembakau
Redaksi menegaskan kepada pemerintah pusat dan daerah: jangan pernah coba-coba main-main atau menganggap remeh kemarahan di tingkat hulu. Kebijakan menahan tarif cukai jangan cuma dijadiin zona nyaman buat melengos dari masalah riil. Negara wajib ambil tindakan nyata sekarang juga:
Beresin Tata Niaga Secara Mutlak: Bikin aturan hukum yang keras, tegas, dan mengikat supaya pabrik-pabrik besar wajib nyerap tembakau lokal dengan harga yang manusiawi dan masuk akal. Cabut izin industri yang sengaja merendahkan hasil panen petani!
Transparansi Total DBH CHT: Pastikan duit bagi hasil cukai itu bener-bener nyampe langsung ke tangan petani lewat subsidi pupuk yang nyata, bantuan alat pascapanen, dan jaminan sosial buat buruh tani—bukan dibuang buat acara seremonial birokrasi yang tak berguna!
Sikat Habis Rokok Ilegal Tanpa Ampun: Perangi peredaran rokok bodong tanpa pita cukai yang selama ini sengaja dipelihara oknum tertentu buat ngejatuhin harga tembakau legal milik petani di daerah sentra.
Penutup Redaksi
Kedaulatan fiskal itu cuma dongeng kalau dibangun di atas penderitaan rakyat kecil. Pertahanan terakhir pertanian kita ada di tangan para petani tembakau yang setia mengolah tanahnya. Pemerintah harus buktikan keberpihakannya pada petani sekarang juga—bukan lewat retorika kosong, melainkan lewat ketegasan eksekusi hukum tanpa kompromi!
Catatan Redaksi:
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, Redaksi terbuka dan siap menerima Hak Jawab atau Hak Koreksi dari pihak manapun yang merasa keberatan atau ingin memberikan tanggapan atas muatan tulisan editorial ini.
