ROROKEMBANG TULUNGAGUNG – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Tulungagung menyoroti perubahan anggaran pada pos Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi. Dalam pembahasan anggaran, pos tersebut disebut mengalami penyesuaian sebesar Rp29,9 miliar sehingga menjadi sekitar Rp311,2 miliar.
Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, S.Sos, turut meminta agar Pemerintah Kabupaten Tulungagung memberikan penjelasan mengenai dasar dan alasan perubahan anggaran tersebut.
Menurut Banggar, penyesuaian anggaran perlu dijelaskan secara terbuka, mengingat belanja modal jalan, jaringan dan irigasi berkaitan dengan pembangunan infrastruktur yang menunjang aktivitas masyarakat.
Infrastruktur jalan berhubungan dengan mobilitas warga dan kegiatan ekonomi, sementara jaringan irigasi memiliki keterkaitan dengan aktivitas pertanian. Karena itu, perubahan alokasi anggaran perlu disertai informasi mengenai program dan kegiatan yang terdampak maupun yang tetap dilaksanakan.
Banggar meminta eksekutif menjelaskan secara rinci faktor yang melatarbelakangi penyesuaian sebesar Rp29,9 miliar tersebut. Di antaranya, apakah perubahan berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah, penyesuaian prioritas pembangunan, efisiensi anggaran, maupun pergeseran program dan kegiatan.
Banggar Minta Penjelasan Tak Hanya Soal Nominal
Dalam pembahasan APBD, perubahan angka anggaran tidak hanya perlu dilihat dari sisi nominal. DPRD juga berkepentingan mengetahui bagaimana penyesuaian tersebut berpengaruh terhadap rencana pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Karena itu, Banggar berharap pemerintah tidak hanya menyampaikan angka akhir sekitar Rp311,2 miliar, tetapi juga memberikan penjelasan mengenai program dan kegiatan yang masuk dalam pos Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah dilakukan penyesuaian.
Kejelasan tersebut diperlukan agar pembahasan anggaran dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai hubungan antara perubahan alokasi anggaran dengan pelaksanaan pembangunan di lapangan.
DPRD juga menilai keterbukaan informasi dalam pembahasan anggaran penting agar masyarakat dapat mengetahui arah penggunaan APBD, termasuk prioritas pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
Dengan adanya permintaan penjelasan tersebut, Banggar DPRD Tulungagung berharap eksekutif dapat memberikan informasi secara rinci dan terukur mengenai dasar perubahan anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi.
Sebab, setiap rupiah dalam APBD pada akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administrasi maupun dari sisi manfaatnya bagi masyarakat.
PEWARTA [ TEGUH SANTOSO ]
Catatan Redaksi:
Tulisan ini merupakan opini penulis berdasarkan pandangan umum terhadap fenomena sosial dan penegakan hukum. Redaksi menghormati asas praduga tak bersalah serta membuka ruang hak jawab dan hak koreksi sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Silakan hubungi redaksi melalui:
Email: trikaryabangkit@gmail.com
WhatsApp: +62 877-8841-0108
