ROROKEMBANG TULUNGAGUNG — Estafet kepemimpinan Dewan Pimpinan Daerah Pro Jurnalis Media Siber (DPD PJS) Jawa Timur resmi bergulir. Melalui forum Musyawarah Daerah (Musda) I yang digelar di Tulungagung, Sabtu (13/6/2026), Bobi Hindarko, ST secara aklamasi menerima mandat penuh sebagai Ketua DPD PJS Jatim periode 2026-2027.
Proses transisi kepemimpinan ini berjalan murni di atas koridor konstitusi organisasi. Ketukan palu sidang mengunci keabsahan de jure setelah syarat kuorum terpenuhi telak oleh kehadiran delegasi dari DPC Tulungagung, Nganjuk, Kabupaten Kediri, dan Gresik. Absennya pengurus DPC Kabupaten Jember hingga akhir sidang pleno dipastikan murni sebagai dinamika demokrasi internal, tanpa sedikit pun menganulir legalitas keputusan forum tertinggi tingkat daerah tersebut.
Validitas musyawarah ini tidak lepas dari pengawalan langsung pucuk pimpinan pusat. Ketua Umum DPP PJS, Mahmud Marhaba, hadir di lokasi membawa gerbong inti kepengurusan Jakarta. Turut mendampingi adalah Ketua Divisi Advokasi dan Perlindungan Wartawan Adv. Eko Puguh Prasetijo, SH., MH., CPM., CPCLE., CPArb., CPL., Ketua Divisi Pemberdayaan Jurnalis Perempuan Wiwin Alfianti, serta Wasekjen Divisi Hubungan Antar Lembaga dan Humas, Dodik.
Kemenangan struktural ini langsung dihadapkan pada target organisatoris yang mendesak. Mahmud Marhaba menjatuhkan tenggat waktu maksimal 10 hari bagi Bobi untuk merampungkan postur kepengurusan.
Secara strategis, instruksi dari pusat menghendaki pergeseran fokus yang tajam. Seluruh jajaran PJS Jatim diinstruksikan menahan laju ekspansi pembentukan cabang baru, dan memusatkan seluruh energi untuk menuntaskan pemberkasan administrasi kelembagaan.
“Fokus kita saat ini bukan sekadar ekspansi cabang, tapi kepastian legalitas. Rampungkan segera dokumen administrasi yang menjadi syarat mutlak pendaftaran PJS sebagai Konstituen Dewan Pers. Jawa Timur harus menjadi motor penggerak utama menuju gerbang tersebut,” tegas Mahmud memberikan arahan operasional.
Instruksi sentralistik ini memiliki pijakan waktu yang ketat. Organisasi tengah berpacu menuju hajatan nasional, yakni Musyawarah Nasional (Munas) ke-3 di Jakarta pada 21-24 Juli 2026. Agenda nasional tersebut memikul sasaran besar: pendaftaran resmi PJS ke Dewan Pers, pemilihan Ketua Umum, serta pelantikan pengurus se-Nusantara yang diproyeksikan bakal dihadiri Presiden RI dan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih.
Merespons beban mandat tersebut, Bobi Hindarko memastikan langkah pertamanya adalah melakukan konsolidasi menyeluruh. Ia memosisikan diri untuk menjahit kembali kohesi internal pasca-Musda, sembari mengeksekusi target administratif dari pusat.
“Aklamasi ini adalah amanah konstitusi organisasi yang harus saya kawal. Terkait absennya kawan-kawan dari Jember, itu adalah bagian dari dinamika demokrasi internal yang kita hormati haknya. Namun, roda PJS Jawa Timur harus terus melaju,” urai Bobi.
Ke depan, arsitektur kepengurusan di bawah komandonya akan menitikberatkan pada kerja-kerja perlindungan dan peningkatan kapasitas wartawan di lapangan.
“Tugas pertama saya merangkul kembali seluruh elemen dan menyatukan barisan. Memastikan perlindungan hukum serta profesionalisme kawan-kawan pewarta tetap menjadi prioritas utama, sekaligus mendorong PJS Jatim berada di garis depan untuk membersihkan ekosistem pers dari misinformasi,” pungkasnya.
Catatan Redaksi:
Tulisan ini merupakan opini penulis berdasarkan pandangan umum terhadap fenomena sosial dan penegakan hukum. Redaksi menghormati asas praduga tak bersalah serta membuka ruang hak jawab dan hak koreksi sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Silakan hubungi redaksi melalui:
Email: trikaryabangkit@gmail.com
WhatsApp: +62 877-8841-0108
