Tulungagung bukan tanah tak bertuan.
Tulungagung bukan warung kekuasaan.
Tulungagung bukan dapur belakang tempat uang rakyat dimasak diam-diam, dibagi diam-diam, lalu rakyat hanya diminta percaya sambil menelan ludah.
Dalam pemerintahan yang sehat, kekuasaan bukan milik pejabat. Kekuasaan adalah mandat. Jabatan bukan singgasana. Jabatan adalah titipan. Dan anggaran daerah bukan harta pribadi, bukan kue kelompok, bukan alat balas jasa, bukan pula bahan bancakan untuk siapa pun yang merasa dekat dengan pusat kuasa.
Uang daerah adalah uang rakyat.
Kewajiban Transparansi dan Akuntabilitas
Karena itu, siapa pun yang hari ini memegang kendali pemerintahan Tulungagung wajib sadar: semakin besar kewenangan, semakin besar pula kewajiban untuk membuka diri. Pemerintah tidak cukup hanya berkata bekerja. Pemerintah harus berani menunjukkan bagaimana uang rakyat dikelola, ke mana anggaran mengalir, siapa yang menerima manfaat, siapa yang mengerjakan program, dan bagaimana semua itu diawasi.
- Rakyat tidak sedang menuduh siapa pun.
- Media tidak sedang menghakimi siapa pun.
- Tulisan ini bukan vonis, bukan fitnah, bukan serangan pribadi, dan bukan penghukuman di luar proses hukum.
Tulisan ini adalah fungsi kontrol publik.
Tulisan ini adalah alarm demokrasi.
Tulisan ini adalah suara rakyat kecil yang tidak ingin lagi dibuai bahasa halus, senyum manis, baliho amanah, dan seremoni kosong, sementara data anggaran tetap gelap dan sulit disentuh.
Dalam negara demokrasi, pejabat publik tidak boleh alergi ditanya. Kekuasaan yang dibiayai rakyat harus siap diawasi rakyat. Pemerintahan yang memakai uang rakyat harus sanggup menjawab pertanyaan rakyat. Itulah dasar paling sederhana dari akuntabilitas publik.
Alasan untuk Tidak Takut pada Terang
- Kalau anggaran bersih, buka.
- Kalau proyek benar, buka.
- Kalau pengadaan sesuai aturan, buka.
- Kalau bantuan tepat sasaran, buka.
- Kalau kerja sama pihak ketiga tidak ada permainan, buka.
- Kalau tidak ada titipan, tidak ada jalur belakang, tidak ada makelar, tidak ada penumpang gelap, maka tidak ada alasan untuk takut pada terang.
Jangan minta rakyat percaya hanya dengan pidato.
Jangan suruh rakyat tenang hanya dengan konferensi pers.
Jangan bungkus kekuasaan dengan kalimat manis, sementara dokumen publik tetap dikunci rapat.
Rakyat Tulungagung sudah terlalu sering melihat gaya lama: rapat rapi, bahasa santun, wajah kalem, tetapi rakyat tidak tahu proyek jatuh ke siapa, anggaran mengalir ke mana, bantuan sampai ke siapa, dan siapa sebenarnya yang menikmati hasil dari keringat rakyat.
**Inilah yang harus dihentikan.**
### Menutup Celah Sistem
Korupsi tidak selalu datang dengan wajah garang. Kadang ia datang lewat titipan. Kadang lewat rekomendasi. Kadang lewat kalimat “tolong dibantu”. Kadang lewat “ini orang kita”. Kadang lewat program yang tampak terbuka, tetapi jalannya seperti sudah disiapkan dari belakang.
Karena itu, yang harus ditutup bukan hanya niat jahat orang per orang. Yang jauh lebih penting adalah menutup celah sistem: celah anggaran gelap, celah pengadaan tertutup, celah bantuan yang tidak jelas, celah proyek yang sulit dilacak, celah kerja sama yang tidak transparan, dan celah pengaruh informal yang bisa menunggangi kebijakan publik.
Semua sektor berikut ini harus dibuat transparan:
- APBD harus terang.
- Pengadaan harus terang.
- Hibah harus terang.
- Bansos harus terang.
- Proyek fisik harus terang.
- Program rakyat harus terang.
- Daftar penerima manfaat harus terang.
- Pelaksana kegiatan harus terang.
- Kanal aduan harus hidup, bukan sekadar pajangan.
Sikap Pejabat Publik yang Benar
- Pejabat yang bersih tidak takut diawasi.
- Pemerintahan yang benar tidak marah ketika ditanya.
- Kekuasaan yang sehat tidak bersembunyi di balik pintu tertutup.
- Yang takut terang biasanya nyaman di gelap.
- Yang alergi kritik biasanya tidak siap diuji.
- Yang marah ketika ditanya biasanya lupa bahwa jabatan publik wajib dipertanggungjawabkan kepada publik.
Tulungagung tidak membutuhkan penguasa yang hanya pandai memainkan panggung. Tulungagung membutuhkan pemerintahan yang berani telanjang data di depan rakyat.
Bukan besok.
Bukan nanti.
Sekarang.
Buka anggaran. Buka proyek. Buka bantuan. Buka pengadaan. Buka kerja sama. Buka siapa mendapat apa, dengan dasar apa, melalui mekanisme apa, dan untuk kepentingan siapa.
Transparansi Sebagai Pagar Keselamatan
Transparansi bukan ancaman bagi pemerintah yang bersih. Transparansi justru pagar keselamatan. Ia melindungi pejabat yang benar, menenangkan rakyat yang curiga, mengurangi ruang fitnah, dan menutup jalan bagi siapa pun yang ingin bermain di wilayah abu-abu.
Sebaliknya, ketertutupan hanya akan melahirkan prasangka. Prasangka melahirkan kemarahan. Kemarahan melahirkan krisis kepercayaan. Dan ketika kepercayaan rakyat runtuh, tidak ada spanduk, pidato, atau seremoni yang cukup kuat untuk membangunnya kembali.
Maka pesan publik harus jelas: jangan beri cek kosong kepada siapa pun yang memegang kuasa. Pemerintahan boleh berjalan, tetapi tidak boleh berjalan dalam gelap. Program boleh dilanjutkan, tetapi harus bisa diuji. Anggaran boleh dibelanjakan, tetapi harus bisa dilacak. Kebijakan boleh dibuat, tetapi harus bisa dipertanggungjawabkan.
Penutup dan Komitmen Jurnalistik
Tulisan ini tetap membuka ruang hak jawab dan hak koreksi sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Siapa pun yang merasa perlu menjelaskan, meluruskan, membantah, atau memberikan data pembanding, ruang itu wajib diberikan secara patut dan proporsional.
Karena tujuan tulisan ini bukan menjatuhkan siapa pun.
Bukan mencemarkan nama siapa pun.
Bukan menghukum siapa pun di luar proses hukum.
Tujuan tulisan ini satu: menjaga Tulungagung agar tidak lagi dipermainkan oleh praktik gelap kekuasaan.
Jangan main-main dengan uang rakyat.
Jangan jadikan APBD sebagai dapur gelap.
Jangan biarkan makelar proyek, pemburu setoran, penjual pengaruh, dan penumpang gelap ikut mengemudikan pemerintahan.
Tulungagung sedang melihat.
Rakyat sedang mencatat.
Media sedang mengawasi.
Dan sejarah tidak pernah lupa siapa yang memilih terang, dan siapa yang betah hidup di gelap.
Catatan Redaksi:
Tulisan ini merupakan opini penulis berdasarkan pandangan umum terhadap fenomena sosial dan penegakan hukum. Redaksi menghormati asas praduga tak bersalah serta membuka ruang hak jawab dan hak koreksi sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Silakan hubungi redaksi melalui:
Email: trikaryabangkit@gmail.com
WhatsApp: +62 877-8841-0108
