Lampiran 3B APBD 2025 Menjadi Sorotan: 303 Pos Data Muncul dari Nol, 420 Menjadi Nol, dan Sektor Cipta Karya Naik Rp5,66 Miliar
Oleh: Eko Puguh Prasetijo
Pimpinan Redaksi: rorokembang.com
Ini Bukan Soal Angka. Ini Soal Hak Rakyat.
Setiap hari rakyat Jember bekerja.
* Ada petani yang berangkat sebelum matahari terbit.
* Ada pedagang pasar yang membuka lapak sejak subuh.
* Ada buruh yang pulang ketika anak-anaknya sudah tertidur.
* Ada guru yang mengajar.
* Ada pelaku UMKM yang berjuang mempertahankan usahanya.
* Ada warga yang membayar pajak kendaraan.
* Ada warga yang membayar retribusi.
Sedikit demi sedikit, uang itu masuk ke kas daerah. Dan ketika sudah masuk ke kas daerah, uang itu berubah nama menjadi APBD.
Karena itu, ketika APBD berubah, rakyat berhak tahu. Bukan karena rakyat ingin mencari kesalahan. Bukan karena rakyat ingin membuat kegaduhan. Tetapi karena yang sedang dibicarakan adalah uang publik. Uang yang berasal dari masyarakat.
Apa yang Ditemukan Dalam Audit?
Redaksi melakukan pembacaan dan analisis terhadap dokumen APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2024, APBD Tahun Anggaran 2025, dokumen perubahan anggaran, serta data yang berhasil dihimpun dan dianalisis.
Dari total 2.649 baris data yang dianalisis, ditemukan:
310 pos data muncul dari angka nol.
1.060 pos data berubah menjadi nol.
Temuan tersebut tidak otomatis menunjukkan adanya pelanggaran. Temuan tersebut juga tidak otomatis menunjukkan adanya tindak pidana. Namun perubahan dalam jumlah sebesar itu menunjukkan bahwa terdapat banyak keputusan anggaran yang mengalami perubahan. Dan setiap perubahan berhak diketahui masyarakat.
Lampiran 3B APBD 2025 Menjadi Titik Perhatian
Dari seluruh dokumen yang dianalisis, salah satu bagian yang paling banyak mengalami perubahan adalah Lampiran 3B APBD Tahun 2025. Dalam lampiran tersebut ditemukan:303 pos data muncul dari nol.
420 pos data berubah menjadi nol.
Perubahan tersebut tidak dapat langsung ditafsirkan sebagai kesalahan. Namun jumlahnya cukup besar sehingga wajar apabila masyarakat ingin mengetahui:
1. Apa yang berubah?
2. Mengapa berubah?
3. Apa manfaat yang diharapkan?
4. Dan bagaimana proses perubahan itu dilakukan?
Pertanyaan seperti itu bukan serangan. Pertanyaan seperti itu merupakan bagian dari pengawasan publik yang sehat.
Kenaikan Rp5,66 Miliar pada Sektor Cipta Karya
Audit juga menemukan perubahan pada sektor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya. Dalam dokumen yang dianalisis, nilai anggaran yang sebelumnya tercatat sebesar:
Rp42.830.000.000 berubah menjadi:
Rp48.496.043.300
Dengan demikian terdapat kenaikan sebesar: Rp5.666.043.300
Kenaikan anggaran bukanlah pelanggaran. Perubahan anggaran juga bukan kesalahan dengan sendirinya. Namun setiap perubahan anggaran harus dapat dijelaskan kepada masyarakat. Karena di balik angka tersebut terdapat program, pekerjaan, dan pelayanan publik yang dibiayai oleh uang daerah.
Pos Hibah Bernilai Besar Juga Layak Diketahui Publik
Audit dokumen juga mencatat sejumlah hibah bernilai besar yang tercantum dalam dokumen anggaran. Di antaranya:
- Hibah Dinas Pendidikan Tahun 2024: sekitar Rp150,6 miliar.
- Hibah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024: sekitar Rp104 miliar.
- Hibah sektor Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Tahun 2024: sekitar Rp59,8 miliar.
Besarnya angka tersebut tidak dapat langsung diartikan sebagai penyimpangan. Namun karena menggunakan uang publik, masyarakat berhak mengetahui:
* Siapa penerimanya?
* Apa dasar penganggarannya?
* Apa manfaat yang dihasilkan?
* Bagaimana mekanisme pengawasannya?
Pertanyaan seperti itu bukan tuduhan. Pertanyaan seperti itu adalah hak masyarakat.
Rakyat Tidak Sedang Menuduh Siapa Pun
Penting untuk ditegaskan. Audit dokumen bukan putusan pengadilan. Audit dokumen bukan vonis. Audit dokumen bukan penetapan tersangka.
Sampai berita ini ditulis, seluruh temuan masih berupa hasil analisis dokumen dan belum merupakan kesimpulan adanya tindak pidana maupun tanggung jawab hukum pihak tertentu. Karena itu, tidak ada pihak yang boleh langsung dihakimi. Namun tidak ada pula alasan untuk menutup ruang pertanyaan publik.
Saatnya Memberi Penjelasan kepada PublikTemuan ini patut menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan. Mulai dari masyarakat Jember, Pemerintah Kabupaten Jember, DPRD Kabupaten Jember, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, aparat pengawasan internal pemerintah, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, hingga aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.
Perhatian tersebut penting bukan untuk mencari kambing hitam. Bukan untuk membangun prasangka. Melainkan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah berlangsung secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Pada Akhirnya, Ini Soal Kepercayaan
Rakyat tidak meminta yang aneh. Rakyat tidak meminta yang mustahil. Rakyat hanya ingin tahu.
-
Kalau semua sesuai aturan, jelaskan.
Kalau semua sudah melalui proses yang benar, tunjukkan. - Kalau semua memang untuk kepentingan masyarakat, buka datanya.
Karena APBD bukan milik pejabat. APBD bukan milik partai politik. APBD bukan milik kelompok tertentu. APBD adalah milik rakyat. Dan ketika rakyat mulai bertanya tentang uang mereka sendiri, jawaban terbaik bukanlah kemarahan. Jawaban terbaik adalah keterbukaan.
Sumber Data:
Analisis redaksi terhadap Lampiran APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2024, APBD Tahun Anggaran 2025, dokumen perubahan anggaran, serta hasil olah data audit terhadap 2.649 baris data yang dianalisis redaksi.
Catatan Redaksi:
Redaksi rorokembang.com membuka ruang seluas-luasnya kepada Pemerintah Kabupaten Jember, DPRD Kabupaten Jember, perangkat daerah terkait, maupun pihak lain yang merasa berkepentingan untuk memberikan klarifikasi, koreksi data, konfirmasi, dan menggunakan hak jawab sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
