Siaran Pers
ketua Umum LPK-YKBA
Jumat , 17 Des 2021.
Tulungagung, 17 Des 2021, diiringi hujan rintik-rintik, Eko Puguh , sebagai Ketua Umum LPK-YKBA, ingin menceritakan pengalaman nya didalam membela para petani yang tergabung PAC Himpunan Kerukunan Tani, Kec, Sendang Kabupaten Tulungagung, besutan Jenderal Moeldoko.
Di Kab Tulungagung, ada sebuah perkebunan dengan nama PT.NV Perkongsian Dagang INDOCO, dengan luasan kurang lebih 560 hektar, yang berada di 3 desa, Nyawangan, Picisan dan Tulungrejo.
Secara sertifikat, HGU ini akan berakhir tgl.31 Desember 2022. Tetapi segudang pelanggaran telah dilakukan oleh manajemen PT.INDOCO, sehingga pada hari Kamis, tgl 16 Des 2021, para petani yang bermukim di sekitar PT. NV. Perkongsian dagang INDOCO melakukan demo, mereka mengunjungi Kejaksaan Negeri Tulungagung, Kantor DLH, dan Kantor ATR/BPN Tulungagung, mereka berorasi secara damai menuntut agar pemerintah mencabut ijin SHGU PT.INDOCO tersebut. Untuk lebih jelasnya simak selengkapnya tautan berikut ini https://youtu.be/ZN8DeBjZhew
Selesai dari kantor ATR/BPN para pendemo yang jumlahnya ratusan itu menuju kantor DPC Himpunan kerukunan Tani Indonesia yang ada di desa Bungur , Kec . Karangrejo, di depan kantor DPC HKTI Kab, Tulungagung, disambut oleh Eko Puguh yang kebetulan juga menjadi Ketua DPC HKTI Kab Tulungagung, untuk lebih lengkapnya simak tautan berikut ini https://youtu.be/LUmDluuJVyQ
Eko Puguh sebagai kuasa hukum, para petani yang tergabung di Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, sebenarnya sudah 3 kali berkirim Somasi kepada Menteri ATR/BPN, Cq Kepala Kanwil ATR/BPN Jawa Timur ,Cq Kabid Ukur ATR/BPN Jawa Timur.
Tapi sampai berita ini di tulis, Eko Puguh sebagai kuasa hukum para petani yang tergabung di dalam HKTI belum mendapatkan jawaban atas somasi yang telah dikirim sampai 3 kali.
Hal ini menimbulkan beberapa spekulasi yang ada di dalam pikiran Eko Puguh…ada apa dengan Menteri ATR/BPN, ada apa dengan Kepala Kanwil ATR/BPN Provinsi Jawa Timur, teristimewa , dugaan keterlibatan Oknum ATR/BPN KANWIL JAWA TIMUR semakin kuat, dengan tidak dibalas nya surat dari Eko Puguh.
Menurut dugaan Eko Puguh, Oknum di ATR/BPN KANWIL Jawa Timur telah menerima suap dari Manajemen atau Oknum Indoco, petunjuk buktinya adalah , mereka tidak mau memberikan copy legalitas PT.INDOCO yang dipakai saat mengajukan pengukuran lahan, ada misteri besar yang harus diungkap dalam kasus ini, Kenapa , Kantor Pertanahan kabupaten Tulungagung, tidak pernah dilibatkan dalam proses permohonan pengukuran lahan PT.INDOCO ini. Lalu pertanyaan seperti apa yang akan dilayani cepat oleh ATR/BPN Kanwil Jawa Timur secara cepat, apakah harus ada uang sogokan dulu, baru setelah itu permintaan masyarakat akan dilayani. Apakah para pejabat di ATR/BPN Kanwil Jawa Timur itu lupa, bahwa sesungguhnya mereka hanyalah pelayanan rakyat ,yang seyogyanya melayani rakyat dengan baik, sesuai aturan yang berlaku.
Kenapa kalau yang menyuruh PT. INDOCO, yang diduga kuat telah membayar sogokan , segera dilaksanakan walaupun menyalahi prosedur!!!
Itukah potret pelayanan ATR/BPN.?? Ini terjadi di Jawa Timur saja, atau di seluruh Indonesia.
Bukankah menteri ATR/BPN itu seorang menteri yang sungguh sangat senior dan sangat berpengalaman??? Tolong Jawab kami saudara Sofyan Djalil, tolong jawab kami saudara Jonahar, Kepala Kanwil ATR/BPN Jawa Timur !!! kami rakyat butuh kepastian hukum terhadap sengketa lahan PT INDOCO ini. Simak juga tautan ini
https://www.ag892kediriraya.com/2021/12/ratusan-personil-polres-tulungagung.html?m=1
Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: trikaryabangkit@gmail.com atau Hp/WA 081388410108 Terima kasih.
