banner 728x250

Bupati Tulungagung H. Gatut Sunu Wibowo Instruksikan Penataan Menyeluruh Dekranasda 2025–2030, Libatkan Eko Puguh Prasetijo untuk Mengakhiri Tradisi Seremonial yang Tidak Produktif

Keterangan Photo : Adv Eko Puguh Prasetijo,S.H.,M.H.,CPM., CPCLE., CPArb,.CPL, saat Dikukuhkan oleh Bupati Tulungagung, H.Gatut Sunu Wibowo.,S.E.,ME, sebagai Pengurus Dekranasda periode 2025-2030
Keterangan Photo : Adv Eko Puguh Prasetijo,S.H.,M.H.,CPM., CPCLE., CPArb,.CPL, saat Dikukuhkan oleh Bupati Tulungagung, H.Gatut Sunu Wibowo.,S.E.,ME, sebagai Pengurus Dekranasda periode 2025-2030
banner 120x600
banner 468x60

 

ROROKEMBANG TULUNGAGUNG – Pengukuhan Pengurus Dekranasda Kabupaten Tulungagung Masa Bakti 2025–2030 yang berlangsung pada Jumat, 5 Desember 2025 menjadi titik awal reformasi besar dalam pelaksanaan program ekonomi kreatif daerah. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Tulungagung H. Gatut Sunu Wibowo, SE., ME. menyampaikan pesan yang tegas dan tanpa kompromi: era kegiatan seremonial yang menyerap anggaran tanpa menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat harus dihentikan.

banner 325x300

Bupati menegaskan bahwa Dekranasda tidak boleh lagi terjebak pada pola lama yang hanya menonjolkan kemeriahan acara, publikasi foto, atau laporan administratif tanpa dampak riil. “Kita harus jujur melihat fakta: terlalu banyak kegiatan yang selama ini berhenti pada seremoni. Mulai hari ini, paradigma itu kita hentikan. Anggaran publik wajib kembali ke publik dalam bentuk manfaat yang konkret,” ujarnya dengan nada diplomatis namun tegas.

Dalam instruksinya kepada Eko Puguh Prasetijo, yang dipercaya memiliki konsistensi dan perspektif pemberdayaan UMKM, Bupati menekankan pentingnya restrukturisasi pola kerja Dekranasda secara menyeluruh. Ia meminta agar setiap program, kegiatan, dan alokasi anggaran diuji secara kritis—bukan hanya berdasarkan keinginan mengadakan acara, tetapi berdasarkan nilai manfaat dan hasil yang dapat diukur.
“Saya ingin Dekranasda bekerja berdasarkan logika kebutuhan masyarakat, bukan logika seremonial,” tegas Bupati.

Bupati kemudian menetapkan penguatan industri batik Tulungagung sebagai fokus pertama yang harus dikerjakan secara serius dan terarah. Batik tidak boleh hanya menjadi slogan identitas atau tema acara, tetapi harus menjadi sektor unggulan yang benar-benar mampu menggerakkan ekonomi lokal. Ia meminta dilakukan penilaian kritis terhadap seluruh rantai produksi batik—dari kualitas bahan, inovasi motif, hingga strategi pemasaran—dan menghapus program-program yang tidak memberi dampak peningkatan daya saing.

Sebagai langkah awal yang lebih substansial, Pemerintah Kabupaten Tulungagung menugaskan Dekranasda melakukan benchmarking yang bersifat analitis dan berbasis pembelajaran mendalam, bukan sekadar kunjungan formalitas. Benchmark akan dilakukan ke Kota Surakarta (Solo), Jawa Tengah, dengan fokus pada tiga pusat batik nasional: Kampung Batik Laweyan, Kampung Batik Kauman, dan Pasar Klewer.
Dalam kegiatan ini, para pelaku UMKM—termasuk Eko Puguh Prasetijo—ditugaskan untuk mengidentifikasi model bisnis, standar kualitas, dan sistem produksi yang memungkinkan implementasi nyata di Tulungagung. Kegiatan benchmark ini harus menghasilkan rekomendasi, bukan dokumentasi.

Bupati menekankan bahwa mulai tahun ini, setiap anggaran Dekranasda wajib memiliki indikator keberhasilan yang jelas, memiliki target peningkatan pendapatan perajin, memperluas pasar, atau meningkatkan kapasitas produksi. Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan melakukan evaluasi ketat terhadap seluruh kegiatan. Program yang tidak memenuhi standar, tidak menunjukkan progres, atau hanya bersifat formalitas akan dihentikan.
“Tidak ada ruang bagi pemborosan. Tidak ada toleransi bagi program yang tidak berdampak. Kita bergerak menuju pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi hasil,” tegasnya.

Dekranasda bersama Eko Puguh Prasetijo diperintahkan untuk segera menyusun rencana aksi yang agresif, terukur, dan realistis, mencakup pembaruan manajemen kerajinan, peningkatan kapasitas pelaku usaha, modernisasi produksi, dan kemitraan strategis lintas sektor. Pemerintah Kabupaten Tulungagung memastikan dukungan penuh, namun juga memastikan pengawasan ketat agar reformasi ini benar-benar berjalan.

Dengan pengukuhan ini, Pemerintah Kabupaten Tulungagung menegaskan bahwa budaya seremonial tanpa substansi telah berakhir. Era baru dimulai: era di mana setiap kegiatan wajib memberi hasil, setiap anggaran wajib dipertanggungjawabkan, dan setiap program wajib memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Tulungagung.

 

ROROKEMBANG MELAPORKAN UNTUK ANDA SEMUA

Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami,sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12)Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: trikaryabangkit@gmail.com atau WA +6287788410108 Terima kasih.

banner 325x300