ROROKEMBANG TULUNGAGUNG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung secara resmi menabuh genderang dimulainya tahapan perencanaan pembangunan jangka menengah. Langkah ini ditandai dengan digelarnya Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, yang berlangsung di Ruang Rapat Prajamukti, Senin (26/1/2026).
Forum strategis ini menjadi pintu gerbang utama dalam menjaring aspirasi publik, menyatukan persepsi, serta menyinkronkan langkah seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) di Tulungagung. Mengusung tema besar “Tulungagung Berkarakter”, penyusunan RKPD ini diproyeksikan menjadi fondasi kuat bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, dalam arahannya menekankan bahwa tahun 2027 memiliki posisi krusial karena merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Oleh karena itu, visi pembangunan harus diterjemahkan secara konkret.
Visi besar tahun 2027 difokuskan pada “Pembangunan SDM Berakhlak Mulia, Potensi Ekonomi Lokal Bernilai Tambah, serta Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel”. Untuk merealisasikan visi tersebut, Bupati Gatut Sunu menjabarkannya ke dalam lima misi prioritas yang menjadi “kompas” bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD):
-
Transformasi Ekonomi & Hilirisasi: Meningkatkan daya saing ekonomi dengan tidak lagi hanya menjual bahan mentah, melainkan fokus pada hilirisasi potensi lokal dan pembangunan yang dimulai dari desa.
-
Infrastruktur & Lingkungan Berkelanjutan: Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang asri beriringan dengan penyediaan infrastruktur dasar yang mumpuni untuk mobilitas warga.
-
SDM Unggul & Berbudaya: Menciptakan masyarakat yang cerdas secara intelektual, namun tetap menjunjung tinggi nilai keguyuban dan budaya lokal.
-
Perang Melawan Kemiskinan: Strategi terpadu untuk menurunkan angka kemiskinan secara signifikan melalui kolaborasi lintas sektor.
-
Reformasi Birokrasi: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, inklusif, transparan, dan mutlak bebas dari praktik korupsi.
“Forum ini bukan sekadar formalitas. Ini adalah wadah untuk memastikan dokumen perencanaan kita benar-benar ‘membumi’, selaras dengan aspirasi masyarakat, serta responsif terhadap dinamika ekonomi yang berkembang,” tegas Bupati.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Gatut Sunu juga mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kepala perangkat daerah. Ia meminta agar budaya penumpukan anggaran di akhir tahun dihilangkan.
“Saya instruksikan seluruh perangkat daerah harus mampu merealisasikan anggaran minimal 20 persen pada triwulan pertama tahun berjalan. Ini bentuk komitmen kita untuk mempercepat perputaran roda ekonomi di masyarakat,” perintahnya.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung, Soeroto, memaparkan sisi teknokratik dari rancangan ini. Ia menjelaskan bahwa RKPD 2027 disusun dengan memadukan pendekatan politik, partisipatif, serta sinkronisasi top-down dan bottom-up sesuai amanat UU Nomor 25 Tahun 2004.
Soeroto membeberkan sejumlah indikator kinerja makro yang ambisius namun terukur untuk tahun 2027. Target tersebut meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di angka 76,89, penurunan angka kemiskinan hingga level 5,49 persen, serta menekan ketimpangan pendapatan (Indeks Gini) di angka 0,315.
“Selain itu, kita menargetkan Indeks Reformasi Birokrasi mencapai 94,93 dan komitmen lingkungan dengan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 216.098,88 ton CO₂ ekuivalen,” urai Soeroto.
Dari sisi kekuatan fiskal, proyeksi pendapatan daerah pada tahun 2027 diperkirakan menembus angka lebih dari Rp2,1 triliun. Angka ini bersumber dari optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer pusat. Soeroto memastikan, postur belanja daerah akan diprioritaskan pada belanja modal infrastruktur dan pelayanan publik, selaras dengan konsep Smart City.
Jadwal Musrenbang
Sebagai bagian dari proses partisipatif, tahapan perencanaan akan berlanjut ke tingkat akar rumput. Jadwal Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) telah ditetapkan sebagai berikut:
-
Musrenbang Desa/Kelurahan: 12–27 Januari 2026.
-
Musrenbang Kecamatan: 3–10 Februari 2026 (di 19 kecamatan).
-
Musrenbang Kabupaten: Direncanakan pada 12 Maret 2026.
Forum konsultasi publik ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin, Ketua DPRD Tulungagung Marsono, perwakilan Pemprov Jawa Timur, serta seluruh Camat. Acara ditutup dengan penandatanganan berita acara kesepakatan yang menjadi dokumen awal arah pembangunan Tulungagung dua tahun mendatang.
ROROKEMBANG MELAPORKAN UNTUK ANDA SEMUA
Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami,sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12)Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: trikaryabangkit@gmail.com atau WA +6287788410108 Terima kasih.
